TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Prof. Saiful Mujani menegaskan bahwa identitas politik di Indonesia masih lemah, sebab identitas politik subordinasi ke dalam identitas sosial.

Menurutnya, itu sebabnya Indonesia belum berhasil bertransformasi dari identitas sosial ke identitas politik.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk 'Bahaya dan Antisipasi menghadapi Politik Identitas Jelang Pemilu 2024' yang diselenggarakan Taruna Merah Putih di Sekretariat TMP Jalan Muh Yamin No. 1 Menteng Jakarta Pusat.

"Semacam keharusan menghadapi politik identitas yang berkembang terutama jelang Pemilu 2024. Pasalnya, kita belum mampu merubah identitas sosial ke identitas politik. Saya sebagai orang yang berasal dari Banten itu berarti identitas sosial. Kalau saya menjadi anggota Golkar atau PDIP itu identitas politik," kata Saiful, ditulis Minggu (25/12/2022).

Menurutnya, jika Donald Trump dulu banyak menggunakan identitas sosial untuk memenangkan jabatan presiden, dan hanya menjabat 4 tahun.

Ini berhubungan di sana identitas politik sudah jauh lebih besar. Makanya, Joe Biden bisa presiden AS karena identitas politik.

Hal yang sama juga terjadi di Inggris dengan PM Raishi Sunak.

"Sangat beda di Amerika, meskipun Obama berasal kalangan minoritas bisa, karena identitas sosial sudah melebur identitas politik. Sedangkan di Indonesia identitas sosial masih ditonjolkan. Saya juga belum tentu bisa maju gubernur DKI,” kata Guru Besar UIN Jakarta itu.

Karena itu, sambungnya, saat Pilkada DKI Jakarta, warga tidak memilih pasangan DJarot dan Ahok karena identitas berbeda.

Baca juga: Saiful Mujani: Politik Identitas Belum Mampu Ubah Identitas Sosial ke Identitas Politik

Dalam kasus Pilpres memang lebih sedikit dan tidak terlalu kelihatan. Ekspose identitas sosial relatif tidak berhasil karena identitas calon presiden masih sama.

Karena itu, terlalu jauh jika membayangkan seperti sistem politik di Amerika.

“Politik identitas tidak terjadi pada agama tertentu saja, tetapi sama di semua agama. Baik identitas Islam maupun non Islam. Itu kondisi kita belum mampu merubuah identitas sosial ke identitas politik. Yang bisa merubah ya seperti Taruna Merah Putih ini,” ujarnya.

Harus tahu kapan dan dimana berperilaku sebagai agama dan anak bangsa dalam berpolitik. Memang perlu proses menuju ke sana.

Menurutnya, politik yang benar itu yang pluralis seperti dipraktekkan PDIP atau Golkar.

“Masalahnya partai yang mengaku nasionalis mengambil agenda yang tidak nasionalis. Ini sangat mengkuatirkan ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Taruna Merah Putih Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara mengajak organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) untuk mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.

“Pemilu 2024 tidak lagi ada politik identitas. Sehingga rakyat semakin damai ruku dan sejahtera. Gotong royong yang akan terus jadi tradisi,” katanya.

Baca juga: Djarot Curhat Alami Politik Identitas di Pilgub DKI 2017, Ajak Masyarakat Tebar Toleransi

Dia mengingatkan agar pertarungan memperebutkan kekuasaan di Pemilu 2024 mengarusutamakan platform, gagasan dan ide.