Menurut Anton inkonsistensi hanya akan menambah kompleksitas dan beban Ali dalam memimpin TNI AL.

Tentunya, kata dia, penataan karir prajurit tidak mesti diikuti dengan pemekaran struktur organisasi TNI AL.

Ali, kata Anton, semestinya dapat melakukan kaji ulang terkait struktur TNI AL yang ada.

Sehingga menurutnya jangan sampai ide penambahan-penambahan pos jabatan atau struktur baru justru menjadikan organisasi semakin gemuk dan tidak efektif.

"Kedua, memperkuat upaya modernisasi alutsista," kata Anton.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, kata dia, sudah memastikan pemenuhan MEF tahap 3 yang akan berakhir pada 2024 akan meleset dari target 100 persen.

Meski demikian, menurutnya tetap ada ruang bagi KSAL baru untuk membuat kebijakan guna memperkaya kualitas pengadaan dan modernisasi alutsista.

Selain dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengadaan, kata Anton, Ali juga dapat membantu membangun formulasi dalam pengelolaan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista.

Menurutnya sudah menjadi rahasia umum bahwa kesiapan alutsista TNI AL masih jauh dari harapan.

Keragaman alutsista yang dimiliki, kata dia, telah membawa kompleksitas tersendiri dalam harwat alutsista.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Muhammad Ali sebagai KSAL yang Baru: Fokus Jaga Kedaulatan Negara, Terutama di Laut

Oleh karena itu, menurutnya ketersediaan daftar identifikasi semua jenis alutsista TNI AL akan menjadi penting untuk menghitung life cycle cost alutsista.

Daftar tersebut, kata dia, juga kelak akan menjadi pijakan bagi Kemhan, Bappenas dan Mabes TNI untuk menyusun formula terkait harwat.

Dengan demikian, menurutnya proses harwat tidak lagi berdasarkan selera melainkan berbasis data akurat.

Selain itu, kata Anton, Ali juga dapat mengintensifkan agenda transformasi TNI AL.