Bakamla RI: Konflik Laut Cina Selatan Berpotensi Alami Peningkatan di Tahun 2023
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memprediksikan adanya konflik yang bakal terus mencuat di laut Cina Selatan (LCS) pada tahun 2023
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memprediksikan adanya konflik yang bakal terus mencuat di laut Cina Selatan (LCS) pada tahun 2023 nanti.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr Aan Kurnia mengatakan, akan terjadi situasi konflik yang lebih serius dibandingkan sebelumnya.
Sehingga, lanjut Aan, sedikit besarnya akan berpengaruh pada Keamanan maritim di Indonesia.
"Dijabarkan juga, Potensi isu keamanan maritim tahun 2023, antara lain Konflik LCS berpotensi untuk mengalami peningkatan eskalasi," kata Aan Kurnia, di Mabes Bakamla RI, Kamis (29/12/2022).
Kemudian, Aan mengungkapkan, di tahun 2023 juga akan terjadi potensi ancaman lain, seperti penyelundupan narkoba internasional dan perompakan.
"Perdagangan ganja Aceh - Thailand terkait dilegalkannya ganja di negara tersebut. Isu perompakan di Selat Malaka dan singapura akan berdampak pada kredibilitas kamla (keamanan laut) Indonesia," jelas Aan.
Terkait perompakan, Aan mengatakan, di antara yang perlu diberi perhatian khusus, yaitu pencegahan aksi perompakan kelompok Abu Sayyaf dan antisipasi perdagangan senjata internasional ke Papua.
"Aksi perompakan oleh kelompok Abu Sayyaf perlu untuk dicegah dengan peningkatan kehadiran dan pengamatan dini. Antisipasi perdagangan senjata jaringan internasional menuju Papua lewat jalur laut," kata Aan.
Sebagai informasi, hingga kini status Laut China Selatan (LCS) belum jelas dan masih menjadi sengketa beberapa negara, namun China secara terang-terangan membangun pangkalan militer dan mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayahnya.