Memasuki tahun-tahun politik mendekati Pemilu 2024, kata dia,. Presiden RI harus menunjukan sikap netral dan tidak berpihak untuk menjaga demokrasi dapat terus berjalan baik dan sesuai dengan undang-undang.

"KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana dan pengawas pemilu harus juga netral dan profesional dalam menjalankan pemilu agar tragedi banyaknya panitia pemilu yang meninggal tidak terulang kembali," katanya.

Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), kasus Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan 132 orang meninggal dan 622 orang mengalami luka-luka menjadikan ini kasus yang sangat memilukan bagi bangsa Indonesia.

Kelalaian pihak kepolisian dan panitia penyelenggara disinyalir menjadi penyebab kasus ini. Selain itu, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret pejabat POLRI menjadi polemik yang sangat krusial.

"Maka setelah kami merefleksikan dan mengevaluasi berbagai keadaan yang terjadi selama 2022, kami Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta menuntut dengan 7 (Sapta) Tuntutan Perjuangan," kata dia.

Berikut tujuh sikap atas hasil refleksi akhir tahun dari Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta tersebut:

1. Mendesak BPK Mengaudit sumber kekayaan Pejabat Pemprov DKI Jakarta

2. Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta, untuk mengutamakan substansi ketimbang eksistensi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di ibukota

3. Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2024

4. Menuntut KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024

5. Menuntut Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membenahi kondisi internal instistusi kepolisian

6. Menuntut Para Mentri Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja sampai akhir periode

7. Mendesak Presiden RI Joko Widodo mengungkap kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan

Caption: Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta (HMI, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan PMII) di Jakarta, Rabu (28/12/2022).