TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKS merespons isu reshuffle kabinet yang beberapa waktu belakangan santer dikabarkan bakal terjadi.

Awalnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tak masalah jika reshuffle dilakukan.

"Monggo saja. Namun, reshuffle tanpa alasan yang jelas malah menimbulkan kebisingan," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (28/12/2022).

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut perombakan menteri di kabinet bukti tak tepatnya Presiden dalam memilih para jajarannya.

"Ini justru buruk bagi Presiden jika reshuffle terlihat tunduk pada tekanan parpol lain," tandasnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak berbicara saat ditanya mengenai rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Presiden hanya menyimak pertanyaan dari wartawan ketika ditanya soal reshuffle, usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, pada Senin, (26/12/2022),

“Ya saya dengar,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle.

Presiden hanya memberikan Clue saat ditanya mengenai saran PDIP bahwa Menteri yang harus direhuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Cluenya (tangan bikin huruf O),” kata Presiden.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

“Mungkin,” kata Presiden

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Baca juga: Sinyal Reshuffle Makin Kuat, Jokowi Diprediksi Rombak Kabinet Awal Tahun 2023

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.