Jelang Tahun Baru 2023, Menko PMK Ingatkan Cek Kendaraan: Bus Tak Layak Jalan Tak Boleh Digunakan
Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengingatkan masyarakat agar mengecek kendaraannya menjelang pergantian tahun 2023, Jumat (30/12/2022).
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengingatkan masyarakat agar mengecek kendaraannya sebelum melakukan perjalanan jelang pergantian tahun 2023.
Menurut Menko PMK, akan ada petugas yang bertindak bila pengendara nekat menggunakan kendaraan yang tak layak digunakan.
Hal itu, disampaikan Muhadjir Effendy ketika melakukan tinjauan penanganan arus lalu lintas kendaraan di Gadog, Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (30/12/2022).
"Harus dicek betul kendaraannya, baik kendaraan pribadi maupun rombongan, terutama bus."
"Bus wisata yang tidak layak tidak boleh digunakan, karena nanti di jalan akan dicegat oleh petugas dan akan dikembalikan," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.
"Sekali lagi, betul-betul tidak boleh ada bus wisata yang sebetulnya tidak layak dipaksakan untuk jalan, nanti akan dicegat oleh pihak Kapolres dan staf aparatnya, akan dikembalikan," lanjutnya.
Baca juga: Jelang Tahun Baru 2023, Harga Cabai Masih Terpantau Naik, Rawit Merah Paling Tinggi
Untuk itu, Menko PMK pun meminta masyarakat untuk mengecek kembali kendaraannya demi keselamatan.
"Mobil-mobil pribadi cek betul, kalau tidak layak jangan memaksakan diri, ingat keselamatan lebih utama daripada menikmati kegembiraan Tahun Baru," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan pergerakan kendaraan di Gadog yang masih terkendali pada Jumat ini, karena belum mencapai puncaknya.
“Diprediksi akan mulai padat malam ini dan besok saat perayaan malam Tahun Baru."
"Untuk itu saya minta petugas selain melakukan pengendalian lalu lintas juga menjaga keamanan dan ketertibannya,” ucap Menhub.
Lebih lanjut, Menhub meminta petugas kepolisian di lapangan untuk mengantisipasi terjadinya arus balik kendaraan melalui rekayasa lalu lintas.
Seperti one way, contra flow, atau kebijakan diskresi lainnya yang menjadi kewenangan petugas kepolisian di lapangan.
Selain itu, melakukan pengaturan di tempat istirahat (rest area) dan titik-titik lainnya yang berpotensi terjadi kepadatan.
