Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan bahwa semua menteri dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju termasuk NasDem harus siap untuk direshuffle dari kabinet.

Hal itu menurut Johnny G Plate karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.

"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hak prerogatif presiden," ujar Johnny di Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Sekretaris Jenderal Nasdem itu melanjutkan semua partai tanpa terkecuali harus siap direshuffle karena itu hak priogratif presiden yang dilindungi konstitusi.

Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya untuk membantu presiden.

Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Asal NasDem yang Digoyang Isu Reshuffle Kabinet

Maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.

"Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.

Kemudian Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf.

Baca juga: Plt Ketua Umum PPP Bantah Bahas Reshuffle Kabinet Saat Bertemu Jokowi

"Sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama-sama koalisi 2014 dan 2019 melaksanakan pembangunan negara bersama koalisi dengan baik," ungkapnya.

Johnny melanjutkan NasDem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan priogratif presiden.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Survei Nasional Charta Politika Indonesia terbaru melaporkan bahwa kinerja menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai cukup baik.

Tetapi mayoritas publik dari hasil survei inginkan reshuffle kabinet.

Hasil Survei Nasional Charta Politika Indonesia terbaru melaporkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri pemerintahan Jokowi berada pada angka 60 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34.7 persen.

“Kita juga menanyakan bagaimana kinerja kabinet dari Pemerintahan Jokowi yang menjadi ujung tombak kinerja pemerintah. Ketika kita tanyakan kinerja menteri sebanyak 60 persen menyatakan puas,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam paparannya secara daring, Selasa (29/11/2022).

Kemudian ketika responden ditanyakan apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya. Sebanyak 59.7 menyatakan setuju reshuffle kabinet dan 30.5 tidak setuju.

“Ketika kita masuk pertanyaan reshuffle menteri 59.7 menyatakan setuju. Ini menurut saya menjadi catatan juga ketika Jokowi ingin berbicara legacy, kepuasan publik yang baik. Tentu saja tidak serta merta terkait performa dirinya tetapi image juga bagaimana publik melihat kinerja kabinet. Terlebih kita segera memasuki tahun politik 2023,” tutupnya.

Adapun Survei Nasional Charta Politika terbaru ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 12 November 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.