Kata NasDem soal Menterinya Diminta Gentle Mundur Sebelum Di-reshuffle: Kami Pendukung Utama Jokowi
Partai NasDem menanggapi pernyataan politikus PDI-P yang meminta menteri dari NasDem gentle dan mundur sebelum direshuffle oleh Presiden Jokowi.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Sri Juliati
Politisi PDIP: Kalau Gentle, Lebih Baik Menteri dari NasDem Mundur dari Kabinet
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.
Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Asal NasDem yang Digoyang Isu Reshuffle Kabinet
Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.
"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.
Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.
Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.
Baca juga: Pengamat Soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi: Cenderung Politis Ketimbang Urusan Kinerja
"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.
Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.
"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.
Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.
Baca juga: Partai Gerindra Tak Mau Ikut Campur Urusan Reshuffle Kabinet
Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.
"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Theresia Felisiani)
