TRIBUNNEWS.COM - Seiring isu reshuffle kabinet menguat, NasDem dan PDIP saling sindir terkait perombakan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mencuatnya isu reshuffle dikatikan dengan NasDem yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Sejak deklarasi NasDem tersebut, hubungan Surya Paloh dan Jokowi diisukan merenggang.

Terakhir, Surya Paloh tidak terlihat di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar pada 10-11 Desember 2022.

Sejak saat itupun isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju berembus kencang.

Bahkan, Jokowi tak menampik dan meminta agar publik menunggu, saat beberapa kali ditanya soal reshuffle.

Baca juga: Jokowi Santai Dicecar Soal Reshuffle Kabinet, NasDem PDIP Saling Sindir

"Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).

Elite PDIP Berharap Dua Menteri NasDem Mundur

Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi VI DPR RI, Djarot Syaiful Hidayat, meminta agar dua menteri NasDem, yaitu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, kedua menteri tersebut patut dievaluasi karena terkait dua hal, yaitu kinerja dan partainya.

Bahkan, Djarot tak segan-segan mengatakan akan lebih baik jika Siti Nurbaya Bakar dan Syahrul Yasin mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurutnya, hal itu akan lebih gentle dibanding bertahan di kursi menteri hingga menunggu reshuffle terjadi.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot kepada wartawan, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2022).

"Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," imbuhnya.

Djarot sendiri memiliki catatan khusus terkait dua menteri NasDem itu, terutama soal swasembada pangan.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi."

"Terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," urainya.

Menanggapi pernyataan Djarot tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, balik menyindir.

Menurutnya, saat ini banyak politisi yang bersikap seolah-olah menjadi presiden.

Baca juga: Kembali Jawab Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi Minta Publik Sabar Menunggu

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia pun mengingatkan pada semua pihak agar tak membuat kebisingan tidak bermanfaat.

"Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ucapnya.

Johnny menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak preogratif presiden.

Meski menteri dari partainya tengah digoyang isu reshuffle, Johnny memastikan NasDem akan selalu mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin hingga 2024.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen."

"Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

NasDem Tantang Adu Prestasi

Sebelumnya, Djarot juga pernah meminta agar Syahrul Yasin dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Djarot pada 23 Desember 2022 lalu.

Kala itu, ia juga turut menyinggung soal swasembada beras yang dinilainya gagal.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago pun menantang menteri dari PDIP dan NasDem untuk adu prestasi selama menjabat sebagai pembantu Jokowi.

Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Asal NasDem yang Digoyang Isu Reshuffle Kabinet

Hal ini disampaikan Irma dalam merespons pernyataan Djarot.

Ia bahkan menyindir soal banyaknya menteri PDIP yang terjerat kasus korupsi.

Tak hanya adu prestasi, Irma juga menantang PDIP untuk mengaudit penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial selama pandemi.

"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

"Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran."

"Karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi," imbuhnya.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan adu prestasi antar menteri tak termuat dalam aturan atau konstitusi.

Basarah mengatakan yang berhak melakukan evaluasi atau menilai para menteri adalah Jokowi.

"Tidak ada dalam tradisi ketatanegaraan kita, tidak diatur dalam konstitusi atau UU lain adu prestasi menteri karena menteri itu satu kesatuan," kata Basarah saat ditemui di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2022).

"Mereka membantu presiden dan yang berhak menilai prestasinya Presiden Indonesia."

"Jadi kita serahkan saja mekanisme evaluasi ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi diberikan wewenang konstitusional termasuk jika ingin reshuffle," pungkasnya.

NasDem Minta PDIP Tak Gaduh soal Reshuffle

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, meminta pada PDIP agar tak ribut-ribut soal reshuffle kabinet.

Ia juga meminta pada PDIP agar tak mengadu NasDem dengan Presiden.

Baca juga: Update Rencana Reshuffle: 2 Menteri NasDem Diminta Mundur, Plt Ketua Umum PPP Temui Jokowi

"Supaya tidak gaduh begitu. Jadinya, jangan mengadu presiden dengan NasDem karena, kita ini kan, NasDem dengan presiden enggak ada hal yang luar biasa," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Menanggapi hal itu, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima saran dari Ahmad Ali.

Meski demikian, Hasto menilai selama ini PDIP tak pernah membuat gaduh.

"Ya, kita terima sarannya. Yang jelas, kita tidak pernah membikin gaduh," kata Hasto di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Hasto mengatakan, PDIP mengedepankan etika politik.

Prinsip tersebut, menurut dia, juga dipegang PDIP ketika menanggapi isu reshuffle.

PDIP menghormati apapun keputusan Jokowi terkait perombakan kabinet.

"Tetapi, reshuffle kan menjadi hak prerogratif presiden. Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak presiden dan presiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut," tandasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail/Chaerul Umam/Fersianus Waku, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)