Laporan Reporter Tribunnews.com,  Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader Muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim menyoroti soal isu sistem pemilu proporsional tertutup yang tengah tengah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup tidak sesuai dengan semangat demokratisasi.

"Sistem proporsional tertutup akan mengurangi kualitas demokrasi kita," ujar politisi yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut, dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023)

Ditambahkan Gus Rivqy, jika sistem tersebut diterapkan, dominasi partai akan terlampau dominan dalam penentuan caleg-caleg terpilih.

Hal itu akan berdampak pada terhambatnya anak muda, milenial, aktivis dan calon-calon potensial lainnya untuk berkompetisi di pemilihan anggota legislatif pada 2024.

"Sistem proporsional tertutup berpotensi memunculkan oligarki pengurus partai dalam menentukan komposisi caleg yang bernomor urut atas. Sehingga menghambat anak muda, aktivis dan para milenial untuk berkompetisi di pileg," lanjut dia.

Selain itu, menurut Gus Rivqy, sistem proporsional tertutup dinilai akan mengambat aspirasi masyarakat, karena para wakil rakyat tidak memiliki ikatan emosional khusus yang kuat dengan konstituennya.

"Sistem proporsional tertutup akan semakin "mengeksklusifkan" para wakil rakyat dari konstituen karena anggota legislatif terpilih tidak merasa memiliki emosional khusus dengan masyarakat," ujar Gus Rivqy.

"Pilihan terhadap sistem pemilihan umum proporsional terbuka sebenarnya upaya untuk membuka partisipasi rakyat sebagai pemilih untuk turut menentukan siapa wakil rakyat yang dikehendaki," kata dia.

Meskipun demikian, Gus Rivqy tidak menampik efek samping dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam tiga kali pemilu terakhir, memang perlu dicarikan solusinya.

"Segala kekurangan yang ada dalam perjalanan sistem proporsional terbuka kita justru menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk terus diperjuangkan agar kita benar-benar memperjuangkan nilai Demokrasi yang kita cita-citakan," tandasnya.

Baca juga: 8 Fraksi Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mardani Ali Sera: Proporsional Terbuka Itu Lebih Adil

Diketahui sejumlah kader parpol menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka meminta Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, selama ini proporsional terbuka.