TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp8 miliar terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Uang Rp8 miliar itu sempat masuk ke kas daerah Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali Utara.

Adapun masuknya uang Rp8 miliar dimaksud ke kas Pemda Morowali Utara selanjutnya didalami tim penyidik lewat pemeriksaan tiga saksi pada Kamis (5/1/2023).

Tiga saksi antara lain, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson; Wakil Bupati Morowali Utara, Djira Kendjo; dan Kepala BPKAD Morowali Utara, Masjudin Sudin.

"Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan masuknya uang senilai Rp8 miliar ke kas daerah Pemda Morowali Utara dari setoran pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (6/1/2023).

"Saat ini, uang dimaksud telah disita tim penyidik sebagai barang bukti," imbuhnya.

Dalam kasus ini, KPK diketahui telah menetapkan Ronny Tanusaputra selaku Penanggungjawab pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara sebagai tersangka.

Hanya saja, sejauh ini KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Ronny Tanusaputra.

Isyarat telah ditetapkannya Ronny sebagai tersangka muncul usai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan alasan pihaknya belum menahan yang bersangkutan.

"Begitu juga dengan masalah Ronny kenapa tidak ditahan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat teknis dalam penyidikan sehingga untuk sementara belum dilakukan penahanan," kata Johanis dikutip dari YouTube KPK RI, Jumat (16/12/2022).

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, pihaknya tidak menahan Ronny karena yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan penahanan oleh Polda Sulawesi Tengah. 

Baca juga: KPK Kembali Periksa Bupati-Wabup Morowali Utara Terkait Korupsi Pembangunan Gedung DPRD

Namun, status tersangka Ronny gugur ketika hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Palu Hendra Saputra mengabulkan permohonan praperadilannya. 

Diketahui, KPK sebelumnya mengambil alih kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016 dari Polda Sulawesi Tengah. 

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini diduga total loss dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp8.002.327.333.