TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik yang juga peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menyarankan Presiden Jokowi lebih mensolidkan kabinet ketimbang memikirkan reshuffle.

Hal tersebut harus dilakukan agar menteri-menteri bekerja secara profesional guna mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang.

Menurutnya, walaupun Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle, tetapi hak prerogatif itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang.

Dalam menjalankan hak prerogatif tersebut, presiden harus mendengar suara rakyat, bukan suara satu dua elite atau satu partai politik saja.

“Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sebaknya Presiden lebih fokus untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan pemilu,” ujar Siti Zuhro menanggapi polemik reshuffle, Jumat (6/1/2023).

Baca juga: Sikap Golkar di Tengah Memanasnya PDIP vs NasDem Buntut Isu Reshuffle Kabinet

Untuk meredakan poliemik di publik, Siti Zuhro mengusulkan agar Presiden Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.

“Segera undang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan,” katanya.

Siti Zuhro mengatakan, bukankah ketika awal pembentukan koalisi dan pembahasan calon menteri, Presiden Jokowi rajin berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi.

Saatnya ketika publik disuguhkan perdebatan soal koalisi dan reshuffle, maka ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembang liar.

Baca juga: Bocoran Istana soal Reshuffle Kabinet: Kemungkinan Januari, Publik Diminta Tunggu Keputusan Jokowi

Menanggapi usulan sejumlah elite PDIP yang terus mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet dan mengganti menteri dari Nasdem, hanya karena partai ini mencalonkan Presiden lebih awal, menurut Siti Zuhro, langkah tersebut bisa disebut melanggar etika politik.

“Mestinya PDIP mengusulkan partai koalisi berembuk dan musyawarah bersama Presiden, bukan terus mendesak Presiden mengambil langkah reshuffle. Ini kan kesannya tidak ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi,” kata Siti Zuhro.

Siti Zuhro menjelaskan, menteri yang diusulkan elite PDIP untuk diganti, justru para menteri yang mempunyai kinerja dan reputasi baik tingkat nasional maupun internasional.

“Ketika pelaksanaan G-20 di Bali, Indonesia dipuji karena mampu menekan deforestasi dan juga penurusan emisi gas rumah kaca secara nasional. Jadi dunia mengakui keberhasilan dan reputasi Menteri LHK Siti Nurbaya,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Beri Sinyal Segera Lakukan Reshuffle, Politisi NasDem: Monggo Kerso

Keberhasilan Menteri Siti Nurbaya dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta prestasi lain di kancah internasional untuk isu-isu perubahan iklim dan langkah nyata Indonesia, sangat diapresiasi dunia.