Arifki menganggap PKS dan Demokrat bakal rugi jika Koalisi Perubahan bubar lantaran kedua partai itu berharap 'efek Anies' terutama apabila kader mereka dipasang sebagai cawapres.

"Narasi ini tentu bakal sulit diperoleh oleh Demokrat dan PKS di koalisi lain karena publik mengetahui posisinya sebagai partai oposisi," ujar Arifki.

Ia menyatakan wajar jika Partai Demokrat memaksakan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies, mengingat dalam survei selalu unggul.

Namun, kata Arifki, modal tersebut tidak cukup untuk mengantarkan paket Anies-AHY karena ada beberapa pertimbangan juga yang berpotensi menyulitkan deklarasi capres dan cawapres rencana Koalisi Perubahan itu.

Menurutnya, beberapa pertimbangan tersebut seperti; pertama, kesepakatan Demokrat dan PKS belum tercapai, sehingga antara dua partai ini masih bersaing memperebutkan kursi cawapres. 

Kedua, dengan belum munculnya kepastian dari koalisi lain terkait capres dan cawapres diasumsikan sebagai penyebab Koalisi Perubahan belum memutuskan nama cawapres Anies.

Ketiga, NasDem tentu memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi capres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai disentil anggota koalisi pemerintahan. 

"Jika deklarasi Anies-AHY dipercepat, maka narasi NasDem mendukung oposisi tentu bakal sulit dibantah," ungkap Arifki.

Lebih lanjut, Arifki menuturkan jika kader-kader NasDem dipertahankan di kabinet Jokowi, deklarasi capres dan cawapres Koalisi Perubahan bakal menunggu koalisi lain. 

"Namun, ceritanya bakal berbeda jika kader-kader NasDem didepak dari pemerintahan Jokowi. NasDem tentu bakal memainkan narasi lebih cepat untuk mendeklarasikan capres dan cawapres, meskipun harus diidentikan sebagai oposisi pemerintahan Jokowi," ucapnya.

"Panggung ini juga ditunggu oleh NasDem, tetapi meninggalkan posisi menteri di pemerintahan tentu lebih rugi lagi bagi NasDem, makanya berdampak terhadap molornya deklarasi capres dan cawapres," sambung Arifki.