Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berbicara soal wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia melihat jika benar-benar isu reshuffle ini terjadi terhadap menteri dari Partai Nasdem, ada dua opsi pengganti, yakni dari kalangan politisi maupun profesional.

“Kelihatannya sih arah-arahnya mungkin kombinasi jika menteri dari NasDem diganti bisa jadi dari parpol, bisa jadi dari non-parpol atau profesional,” kata Ujang saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).

Kendati demikian, Presiden Jokowi disarankan memilih kalangan profesional jika memang benar akan melakukan reshuffle menteri, khususnya menteri dari Partai Nasdem.

“Ya amannya sih Jokowi, menteri yang dari Nasdem kalau diganti ya mesti dari prosesional,” ujarnya.

Baca juga: Menakar Isu Reshuffle Menteri NasDem, Jokowi Pilih Politisi atau Kalangan Profesional?

Direktur Indonesia Political Review (IPR) ini menjelaskan alasannya menyarankan Presiden Jokowi mencomot kalangan profesional jika menteri dari Nasdem direshuffle.

Hal itu agar tidak memantik keributan antara partai pendukung koalisi dengan pemerintahan.

Sebab, kata dia, saat ini parpol pendukung pemerintahan telah mendapat masing-masing jatah menteri atau kepala lembaga.

“Agar sesama partai dari koalisi tidak berantem, tidak gerutu. Karena ada yang ditambah misalkan atau ada yang tetap,” katanya.

“Kalau parpol kan sudah dapat jatah semua. sudah dapat bagian semua, tentu sesuai dengan koalisi di awal. Partai a dapat sekian, partai b dapat sekian, kan sudah semuanya,” lanjut dia.

Baca juga: Ada Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Pertahankan Sri Mulyani

Meski reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, Ujang berharap Jokowi tidak hanya melihat dari satu sisi dalam memilih sosok menteri pengganti.

Ia berharap jika nantinya Jokowi memilih kalangan profesional, maka sosok tersebut punya kompetensi dan dapat bekerja dengan baik serta mementingkan kepentingan bangsa dan negara.

“Profesional juga jangan asal profesional, jangan hanya dekat dengan Jokowi. Tapi cari profesional yang betul-betul bisa bekerja dengan baik,” tuturnya.