Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto, meminta pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyusul terjadinya bentrok antarkelompok karyawan di Morowali, Sabtu (14/1/2023) lalu.

Menurut Mulyanto, pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

Mulyanto menyebutkan pemerintah jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut.

Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar. Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto, dalam keterangannya Senin (16/1/2023).

Baca juga: Karyawan Ceritakan Suasana Mencekam Saat Tenaga Kerja Lokal PT GNI Saling Serang dengan TKA

Karena itu ia mendesak pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.

"Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang; komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," ucapnya.

"Bila ini terbukti, maka artinya pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," tandas Mulyanto.

Tewaskan 3 Orang

Bentrok terjadi antara pekerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di kawasan industri smelter nikel GNI di Morowali Utara.

Akibat bentrok tersebut 3 orang dikabarkan meninggal dunia.

Korban yang meninggal hingga saat ini belum diketahui identitasnya.

Aparat kepolisian mengamankan sebanyak 69 orang yang diduga adalah provokator bentrok pasca kerusuhan tersebut.