Peringatan Malari: Isu Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode Merusak Demokrasi
Peringatan Malari yang bersamaan dengan HUT ke-23 Indemo (Indonesia Demokrasi Monitor) yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Sementara itu, akademisi ilmu hukum yang juga aktivis Chudri Sitompul mengingatkan bahwa Hitler pun dipilih secara demokratis dan menggunaan demokrasi menjadi sangat otoriter.
Karena itulah agar demokrasi tidak diselewengkan, maka esensi demokrasi yang berupa pembatasan kekuasaan dan kontrol masyarakat dan penghormatan kepada hak asasi harus terus dipertahankan dan dikembangkan.
"Bila ada penyelewengan maka masyarakat sipil yang haru berdiri di barisan terdepan," tegasnya.
Refly Harun juga mengatakan bahwa Ambang Batas Pilpres 20 persen harus dihapuskan. Harusnya Presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk menghapus itu.
"Bila desakan dari masyarakat sangat kuat dalam waktu dekat ini pun Presiden bisa keluarkan Perppu itu," ucap Refly.
Senada, Rizal Ramli, tokoh aktivis Mahasiswa 78 yang beberapa kali masuk dalam pemerintahan bahwa anggota KPU wajib diganti oleh perwakilan partai. Sehingga masing-masing anggota KPU akan mengawal suaranya.
Menurut Rizal Ramli, Jokowi yang tidak pernah berjuang untuk demorasi dan bisa mengantarkannya ke kuasaan sekarang malah memreteli demokrasi.
Penyampaian yang berapi-api dari Rizal Ramli langsung disambut oleh Jumhur Hidayat, tokoh aktivis mahasiswa tahun 80an.
Jumhut menyebut kekecewaan semua aktivis terhadap keadaan hari ini, dapat disalurkan dengan ikut bersama-sama turun ke jalan.
"Kebetulan beberapa kelompok masyarakat sipil termasuk kaum buruh, petani, masyarakat adat, aktivis lingkungan hidup, mahasiswa dan sebagainya merencanakan mengepung DPR pada tanggal 14 Februari ini," jelasnya.