Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mudah menerbitkan peraturan perundang-undangan (Perppu).

Hal itu disampaikan Refly Harun dalam diskusi publik bertajuk "Kedaulatan Rakyat vs Kedaulatan Partai", di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Refly mula-mulanya mengatakan, sistem proporsional terbuka telah diterapkan sejak pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019.

"Dan rupanya baik Pemerintah dan DPR sepertinya sudah senang dengan proporsional terbuka ini," tuturnya.

Hal tersebut menurutnya, karena tidak ada pembahasan yang dilakukan DPR terkait Undang-Undang (UU) Pemilu.

Baca juga: Anggota DPR: Perppu Cipta Kerja Kuda-kuda dari Pemerintah Hadapi Ancaman Ekonomi Global

"Jadi mengenai UU Pemilu tahun 2017 yang menjadi dasar pada Pemilu 2019 tidak mengalami perubahan untuk Pemilu 2024."

Meski demikian, Refly kemudian menyinggung perihal Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini kerap mudah menerbitkan Perppu.

"Rupanya sekarang ini kebiasaan Presiden dan kebiasaan kekuasaan istana adalah legislatif from the bench. Jadi legislatif dari jalan samping," ujarnya.

Menurutnya, legislatif dari jalan samping ini menjadi jalan pintas Jokowi. Yakni dengan membuat Perppu.

"Termasuk Perppu Cipta Kerja. Ini justru yang dikhawatirkan," jelas Refly.

Jika Jokowi juga menerbitkan Perppu sistem pemilu proporsional tertutup, Refly mengatakan, penolakan masyarakat akan tinggi.

"Tapi barangkali Istana mikir, kalau dia bikin Perppu untuk proporsional terbuka menjadi tertutup, maka penolakan akan menjadi tinggi," kata Refly.