Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Populer Nasional: Alasan Menag Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta - 4 Hakim Agung Diperiksa KPK

Berita populer nasional: Alasan Menag usul biaya haji 2023 naik jadi Rp69 juta per jemaah, hingga KPK periksa 4 Hakim Agung.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Populer Nasional: Alasan Menag Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta - 4 Hakim Agung Diperiksa KPK
AFP
Para jemaah melakukan tawaf di kota suci Mekkah pada 11 Juli 2022, menandai berakhirnya ibadah haji tahun itu. Berita populer nasional: Alasan Menag usul biaya haji 2023 naik jadi Rp69 juta per jemaah, hingga KPK periksa 4 Hakim Agung. 

"Dengan ini kami nyatakan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya yang menggunakan e-liquid sebagai media penghantar, tidak pernah dilakukan oleh produsen e-liquid anggota APEI yang telah terdaftar secara hukum Negara," kata Jimmy dalam konferensi pers di Vapehan Cafe, Jakarta, Kamis (19/1/2022).

Jimmy mengatakan APEI senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan agar para anggotanya tidak menyalahi aturan dalam setiap operasional usahanya.

Produk e-liquid anggota APEI juga telah memenuhi standarisasi dan persyaratan komposisi e-liquid yang disetujui oleh pihak Bea Cukai dan Negara yang ditetapkan sejak 2018.

"Pelekatan pita cukai pada seluruh produk e-liquid anggota APEI adalah salah satu contoh kecil kontribusi kepada Negara," ucap Jimmy.

Terkait kasus penyalahgunaan e-liquid yang terjadi, Jimmy mengatakan pihaknya siap membantu aparat untuk memerangi.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: Polda Metro Jaya Bongkar Rumah Produksi Sabu Cair di Jakbar, Diduga juga Dijual di Vape Store

4. Waspada Mafia Tanah, Wamen ATR/BPN Ingatkan Rumah Ibadah hingga Sekolah Harus Punya Sertifikat

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni (tengah) menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022). Dalam rapat kerja membahas Anggaran 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) itu, Kementerian ATR/BPN mengusulkan dalam anggaran 2023 tambahan sebesar Rp 2,5 triliun dari jumlah pagu Rp 7,58 triliun. WARTA KOTA/YULIANTO
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni (tengah) menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022). Dalam rapat kerja membahas Anggaran 2023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) itu, Kementerian ATR/BPN mengusulkan dalam anggaran 2023 tambahan sebesar Rp 2,5 triliun dari jumlah pagu Rp 7,58 triliun. WARTA KOTA/YULIANTO (WARTA KOTA/YULIANTO)
Berita Rekomendasi

Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (19/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Raja Juli menyerahkan sertipikat tanah untuk SD Negeri 002 Batam Kota.

Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1995, namun tidak memiliki sertifikat tanah.

“Alhamdulilah bisa datang ke sini mewakili Menteri Hadi Tjahjanto untuk menyerahkan sertipikat tanah SD Negeri 002 Batam Kota," kata Raja saat menyampaikan sambutan.

Dirinya menerangkan, tanah tempat berdirinya fasilitas pendidikan harus memiliki kepastian hukum agar supaya terhindar dari gangguan mafia tanah.

“Harus disertifikasi sebab mafia tanah tidak peduli apakah itu tanah sekolah atau rumah ibadah sekalipun."

"Karena itu kita harus melindungi diri dengan cara mensertifikasi tanah tersebut," kata Raja Juli.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas