Masinton: Wacana Penundaan Pemilu, Penambahan Masa Jabatan Presiden Bertentangan dengan Demokrasi
Masinton menjelaskan, saat ini banyak bermunculan wacana-wacana yang bertentangan dengan demokrasi.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, saat ini kondisi demokrasi di Indonesia tidak diikuti dengan adanya kaum demokratik.
Hal tersebut disampaikan Masinton Pasaribu dalam Focus Grup Discussion Reformasi dan Konstitusi bertajuk Tinjauan Ketatanegaraan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu, di sebuah hotel di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).
"Ini kan sudah era demokrasi, tapi minim kaum demokratiknya," kata Masinton, dalam paparannya, Selasa (24/1/2023).
Baca juga: Pengamat: Sistem Pemilu 2024 Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Demokrasi
Masinton menjelaskan, saat ini banyak bermunculan wacana-wacana yang bertentangan dengan demokrasi.
"Tiba-tiba timbul wacana penundaan pemilihan umum. Penambahan masa jabatan Presiden," jelasnya.
Lebih lanjut, menurutnya, wacana-wacana tersebut muncul tanpa argumentasi yang kuat.
"Wacana-wacana itu muncul tanpa argumentasi politik yang kuat, argumentasi akademik yang kuat tentang bagaimana perjalanan demokrasi kita," ucapnya.
"Kita kan enggak pernah dijelaskan secara terbuka dan transparan alasan mendasarnya (muncul wacana) apa," kata Masinton.
Baca juga: Sambut Pemilu 2024, BNPT Akan Gelar Forum-Forum Dialog Dukung Iklim Demokrasi yang Kondusif
Sementara itu, Masinton mengatakan, demokrasi itu adalah ruang ide.
"Idenya harus disampaikan, alasan mendasarnya apa tujuan kita berbangsa dan bernegara apa gitu," sebut Masinton.
