Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Facebook hingga Tiktok untuk meredam potensi konflik Pemilu 2024.

"Berkenaan dengan media sosial memang menjadi arena yang sangat luas dan sangat besar. Kami menyadari betul potensi konflik ini akan muncul sangat kuat di 2024," kata Lolly pada acara bertajuk Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 di Jakarta, Kamis (26/01/2023).

Lolly menuturkan, sedari awal pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Facebook hingga WhatsApp.

Baca juga: Perubahan Sistem Di Tengah Tahapan Pemilu Berpotensi Timbulkan Gejolak Sosial Politik

"Bersama dengan Meta karena di situ ada juga Facebook Instagram dan lain sebagainya termasuk dengan Google dan tiktok," jelasnya.

Menurut Lolly upaya itu memang harus dilakukan Bawaslu sekali lagi untuk bisa memastikan tidak ada ruang kosong. Kemudian dikatakan kalau tidak ada tindakan yang diambil, ekspektasi publik terhadap Bawaslu sangat tinggi.

"Publik tahunya kalau ada pelanggaran, dugaan pelanggaran di masa Pemilu yaitu harus ditangani Bawaslu publik nggak tahu bahwa ternyata regulasi tidak memberikan kewenangan itu terhadap Bawaslu," ujarnya.

Kemudian ditegaskan Lolly untuk akun di media sosial memang selama ini sudah melakukan koordinasi komunikasi dengan para pengembang multi platform. 

"Misalnya WhatsApp secara terang menyatakan Akan melakukan kerjasama untuk memastikan WhatsApp tidak menjadi salah satu media yang berkontribusi malah menyebarkan hoax," tuturnya.

Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, Mahfud MD Nilai Pers Memiliki Peran Strategis Bendung Informasi Hoax

Mahfud MD Minta Waspadai Fenomena Berita Bohong

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai Pemilu 2024 merupakan kontestasi Pemilu terumit dan terbesar sedunia. Mahfud mewanti-wanti menyebarnya pemberitaan bohong atau disinformasi di kalangan masyarakat.

Hal itu kata Mahfud, berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019 yang menurut dia marak bermunculan pemberitaan bohong dari berbagai kalangan yang memiliki kepentingan.

Ungkapan ini disampaikan Mahfuddalam paparannya di Seminar Pers dan Pemilu Serentak 2024 bersama Dewan Pers yang dibacakan oleh Anggota Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar, di Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

"Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019, salah satu fenomena yang akan sangat menguat adalah munculnya berita bohong dan disinformasi," kata Mahfud.

Baca juga: Bawaslu RI: Aturan Sosialisasi Pemilu 2024 Hampir Rampung

Fenomena pemberitaan bohong kata Mahfud, tidak sekadar akan merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan.

Kondisi tersebut, juga dapat mengelabui pandangan publik yang berujung pada kekeliruan pilihan pada saat Pemilu.

"Tentu kita tidak hanya khawatir hal tersebut dapat berujung pada konflik sosial, tetapi kita juga khawatir hal tersebut akan menjadi penghambat penyelenggaraan negara dan kemajuan bangsa," kata Mahfud.