TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem masih belum mau membahas sosok bakal calon wakil presiden (cawapres), yang akan mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan hal tersebut lantaran calon rekan koalisinya yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus bersikap dan mendeklarasikan terlebih dahulu kepada Anies Baswedan untuk maju berkontestasi sebagai calon presiden (capres) 2024.

Untuk diketahui Koalisi Perubahan yang diinisiasi Nasdem, Demokrat dan PKS hingga kini belum dideklarasikan. 

Hanya Nasdem yang sudah jauh hari mendukung pencapresan Anies Baswedan.

Merespon yang disampaikan Partai NasDem itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengajak untuk membentuk Sekretariat Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS.

Menurut AHY, Sekretariat Perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme.

“Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata AHY dalan keterangan yang diterima, Kamis (26/1/2023).

Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final.

Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), tambahnya, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujar AHY.

Lebih lanjut, terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan.

Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres.

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan.

Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala.

“Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY.

Sebagaimana diketahui, saat berkunjung ke Bandung (22/1) lalu, Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih Bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.

Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

“Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.  

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.

Percepatan ‘Paket Komplet’ Jadi Game Changer

Selanjutnya, AHY menegaskan, untuk waktu yang tidak terlalu lama, baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’.

“Paket komplet ini adalah satu keharusan agar pasukan Koalisi Perubahan yang dibentuk betul-betul siap tempur, untuk memenangkan Pemilu 2024. Insya Allah tidak akan ‘masuk angin’ oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan,” terang AHY.

Selain itu, lanjut AHY, jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik.

“Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya.  

AHY menegaskan, faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi ‘Paket Komplet’ sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan,” terang AHY.

Kemudian, setelah koalisi ini terbentuk, AHY mengatakan ketiga Parpol bisa saling bergandengan tangan, untuk saling menjaga, melindungi, menguatkan, dan menghadapi segala tantangan bersama- sama.

Dengan demikian, AHY berharap, jika langkah finalisasi koalisi ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan menghadirkan energi perjuangan yang lebih besar.

“Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta Bacapres dan Bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” pungkas AHY.

Disatu sisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufrie soal deklarasi calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menyebut, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat.

Kholid menyampaikan deklarasi dukungan capres-cawapres akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai. Nantinya, internal melakukan pembahasan melalui Musyawarah Majelis Syuro.

Seusai itu, Ketua Majelis Syuro akan menetapkan keputusan hasil Musyawarah Majelis Syuro terkait penentuan pilihan Capres dan Cawapres.

"Terkait deklarasi dukungan, DPP PKS menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufrie. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro," ujar Kholid, Kamis (26/1).

Karena itu, Kholid mengharapkan masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan resmi dari petinggi PKS. Adapun PKS masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hal tersebut.

"Oleh karena itu, kami memohon agar masyarakat, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk dapat bersabar menunggu keputusan resmi dari Pimpinan. Mohon doanya agar PKS dapat memutuskan dengan cara terbaik, waktu terbaik, dan pada pilihan yang terbaik," tukasnya.

Sementara, Sudirman Said, utusan Anies Baswedan di tim kecil rencana Koalisi Perubahan berharap PKS juga segera menyatakan mendukung.

"Untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan," kata Said di Jakarta, Kamis.

Said mengatakan proses komunikasi antara PKS, Demokrat, dan NasDem di tim kecil sangat intens dan penuh terbuka.

"Jadi dalam setiap aspek yang kami diskusikan itu ada kesinambungan, ada koherensi,"  ujarnya.

Ia menuturkan bahwa masing-masing partai memiliki asumsi dan strategi dalam menentukan dukungan deklarasi capres.

Menurut Said, hal tersebut lumrah dalam proses koalisi dan menjaga demokrasi. Sebab, partai yang tergabung dalam rencana Koalisi Perubahan sepakat mengusung kesetaraan.

Said menjelaskan semua partai juga masih setia pada tujuan bersama untuk melakukan perubahan.

Namun, memiliki strategi tersendiri dalam mengambil keputusan penting seperti menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies.

"Tidak ada yang saling memaksakan kehendak. Setiap partai punya pertimbangan dan itu kami hargai," ungkap Said.

Mantan Menteri ESDM ini menegaskan jika proses konsolidasi koalisi juga terus berjalan.

"Bahkan kalau ada seorang perwakilan dari partai tidak bisa hadir, perundingan ditunda. Kami sepakat harus dihadiri semua perwakilan partai," ucapnya.

Terkait rencana sekretariat bersama (Sekber) Koalisi Perubahan, Said menyebut bahwa hal itu sudah dibicarakan mendalam bersama, mulai dari waktu pengumuman hingga tempat yang akan dijadikan kantor.

"Secepatnya direalisasikan," ucap dia.

Lebih lanjut, Said menilai pernyataan AHY tentang bacawapres Anies di 2024 sangat bijak.

"AHY bukan bicara diplomatis, tapi bijak. AHY mengedepankan kesetaraan dalam koalisi. Karena memang Pak Anies diberikan kebebasan untuk menentukan cawapresnya. Ini prinsip yang dihormati semua partai dalam koalisi perubahan," tuturnya.

"Pasangan (bacawapres) ini kan mitra kerja untuk lima tahun ke depan. Jadi memang harus menjadi Dwi Tunggal, tidak boleh ada pihak manapun yang memaksakan kehendak, sementara Anies tidak nyaman," sambungnya.

Said menuturkan partai dalam bakal Koalisi Perubahan sepakat bahwa bacawapres menjadi hak prerogatif Anies.

Selain soal koalisi partai dan penentuan bacawapres, tim yang berunding intens selama ini juga membahas demokrasi dan masa depan bangsa.

Menurut Said, dibutuhkan presiden yang berani mengambil sikap tegas dalam melakukan perubahan ke arah lebih baik.(*)