TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mengusulkan pembentukan badan khusus untuk pengentasan kemiskinan buntut pernyataan Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas mengatakan, anggaran pengentasan kemiskinan sejumlah Rp 500 triliun hanya digunakan untuk rapat di hotel dan studi banding.

Anwar Abbas menyebut pembentukan badan khusus ini agar anggaran kemiskinan tidak berpeluang untuk dikorupsi dan disalahgunakan.

Selain itu, jika usulan ini terealisasi, Anwar berharap badan khusus ini dapat bekerja secara terintegrasi dan profesional agar anggaran kemiskinan tepat sasaran.

“Untuk itu ke depan bagi mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana tersebut sebaiknya pemerintah membentuk sebuah badan khusus untuk menangani maslaah pengentasan kemiskinan ini yang benar-benar bisa bekerja secara terintegrasi dan profesional agar usaha mulia tersebut tidak lagi mengawang-awang dan dijadikan tambang emas untuk dikorup dan disalahgunakan oleh sebagian aparatur sipil negara (ASN),” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin (30/1/2023).

Anwar pun mengungkapkan jika anggaran kemiskinan senilai Rp 500 triliun diberikan sebesar Rp 100 juta untuk setiap pengusaha mikro dan kecil, maka diperkirakan akan bisa memperkerjakan orang miskin sekitar lima orang.

Baca juga: Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Sebagian Besar Habis untuk Rapat, DPR Akan Panggil Menpan-RB

Sehingga, lanjutnya, sebanyak 25 juta orang yang masuk kategori miskin akan masuk ke lapangan kerja.

“Maka berarti dalam rentang waktu satu atau dua tahun, pemerintah tentu sudah akan bisa mengentaskan kemiskinan di negeri ini,” ujarnya.

Penjelasan Menpan RB soal Rp 500 T hanya untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sejumlah ratusan triliun hanya untuk rapat dan studi banding.

Kendati demikian, Anas mengatakan anggaran tersebut tidak sepenuhnya untuk kegiatan tersebut.

Namun, ia menegaskan memang ada sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal."

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel."