TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa perpolitikan tanah air belakangan ini punya kesan kuat bahwa para elite politik kurang serius dalam membangun demokrasi Indonesia.

Hal ini disampaikan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro dalam diskusi BRIN bertajuk 'Political Outlook Indonesia 2023: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Tengah Ancaman Resesi' pada Selasa (31/1/2023).

"Selain itu di satu sisi ada kesan kuat, bahwa elite politik kurang serius dalam membangun demokrasi Indonesia," katanya.

Sebagai contohnya, lanjut Siti, saat negara tengah menyongsong Pemilu Serentak 2024, justru bermunculan isu-isu yang jauh dari semangat membangun demokrasi.

Diantaranya muncul usulan perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian muncul penundaan pemilu.

Bukan cuma itu, ada pula usulan pemilu legislatif agar memberlakukan sistem proporsional tertutup. 

"Sebagai contoh, ketika negara ini sedang menyongsong pemilu 2024 muncul usulan perpanjangan masa jabatan presiden, muncul pula penundaan pemilu, dan usulan pemilu legislatif memberlakukan proporsional tertutup," ujar dia.

Bahkan yang paling gres adalah terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Di samping itu, muncul pula aksi demonstrasi kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk 3 periode.

Baca juga: Burhan Muhtadi: Tak Ada Demokrasi Tanpa Parpol, Publik Jangan Nyinyir Orang Baik yang Masuk Parpol

Menurutnya isu-isu semacam ini hanya menguras energi bangsa dengan membincangkan sesuatu yang tidak signifikan. Namun di sisi lain hal yang sifatnya krusial untuk perbaikan bangsa dan negara justru dinafikan.

"Energi bangsa dikuras untuk membincangkan isu yang tidak signifikan. Sementara hal-hal yang sangat krusial untuk perbaikan bangsa dan negara cenderung dinafikan," ungkap Siti.