Namun, Surya Paloh menuturkan jika pihaknya berharap komunikasi antar semua partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi memprioritaskan kondusif.

"Yang saya tahu bahwasanya semuanya, kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif," ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat merindukan pemerintahan yang kuat dan tetap menjaga empati publik.

"Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat tapi tetap menjaga empati, nurani publik yang terjaga," ungkapnya.

Posisi Nasdem "Digantung" Istana

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut dalam kondisi dilematis ketika harus reshuflle kebinet Indonesia Maju.

Apalagi, ketika harus mendepak menteri-menteri asal Nasdem dari istana.

Adi Prayitno menilai, dilematisnya posisi Jokowi lantaran dari partainya, PDI Perjuangan, ingin Nasdem didepak dari istana.

Tetapi, di sisi lain, kata Adi, Jokowi juga masih melihat pentingnya posisi Nasdem dan totalitas yang diberikan Surya Paloh dan kawan-kawan mendukung pemerintahan.

Baca juga: Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies, Gerindra: Tak Mengikat Secara Hukum, Tapi soal Moral

Maka dari itu, nasib Nasdem bakal terus digantung Jokowi dan tidak benar-benar dikeluarkan semuanya dari istana.

"Sampai saat ini Jokowi dilematis, dari PDIP minta (evaluasi menteri Nasdem di Istana), tapi Jokowi juga melihat totalitas dukungan dari Nasdem sampai saat ini masih kuat," jelas Adi, Rabu (1/2/2023) di Sapa Pagi Kompas TV.

Maka dari itu, Adi memprediksi, Jokowi tidak akan mendepak sepenuhnya Nasdem dari dukungan kepada dirinya di pemerintahan.

Tapi, lanjut Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, porsi bakal dikurangi dan 'kaki' Nasdem bakal tetap di istana.

"Posisi Nasdem ini seperti digantung ya, tidak dirangkul, tidak juga didepak langsung. Dilematis sebenarnya dari posisi Nasdem," jelasnya.