Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tanggapan Presiden Jokowi Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Anjlok

TII mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di angka 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Tanggapan Presiden Jokowi Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Anjlok
IG @kemnaker
Foto dok./ Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespon Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang turun. 

Kata Jokowi Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Anjlok

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar ke depannya IPK Indonesia makin baik.

Hal itu disampaikan Presiden merespon pertanyaan mengenai anjloknya skor IPK Indonesia.

"Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," ujar Presiden usai mengunjungi Pasar Baturiti Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, Kamis (2/2/ 2023).

Baca juga: Anjloknya IPK Indonesia 2022 Dinilai ICW Sebagai Gagal Total Pemberantasan Korupsi Era Jokowi

Sebelumnya Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di angka 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Dengan angka tersebut Ranking Indonesia juga turun 14 tingkat, dari 96 menjadi 110.

Berita Rekomendasi

Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

IPK Indonesia tahun 2022 dinilai mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Skor IPK Indonesia di bandingkaan negara Asia Tenggara lainnya tertinggal jauh dari Singapura yang mendapatkan skor 83 poin, Malaysia dengan 47 poin, Timor Leste dengan 42 poin, Vietnam dengan 42 poin, dan Thailand dengan 36 poin.

Di Asia Tenggara Indonesia hanya unggul dari FIlipina dengan skor IPK 34 poin, Laos dengan 31 poin, Kamboja 24 poin, dan Myanmar 23 poin.

"Negara-negara dengan demokrasi yang berjalan baik itu rata-rata korupsi indeksnya ada di angka 70. Sebaliknya, negara-negara dengan otokrasi, istilahnya otoriter, itu rata-rata tingkat korupsinya jauh lebih rendah," kata Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas