TRIBUNNEWS.COM - Inilah kata maladministrasi yang disebut pihak keluarga mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang jadi korban kecelakaan hingga tewas dan menjadi tersangka, Muhammad Hasya Atallah Syaputra.

Hasya Atallah tewas diduga tertabrak purnawirawan polisi AKBP Eko Setia Budi Wahono di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022.

Rekonstruksi ulang pun digelar dalam kasus ini. Namun, dikutip dari Tribunnews.com, pihak Hasya menganggap rekonstruksi ulang sebagai maladministrasi.

Kuasa hukum keluarga Hasya, Rian Hidayat mengatakan, pihak kepolisian sudah menghentikan proses penyidikan kasus kecelakaan Hasya pada Jumat (13/1/2023) lalu.

Baca juga: Rekaman CCTV Detik-detik Hasya Dilindas AKBP Purn Eko Beredar, Berusaha Hindari Motor di Depannya

Hal tersebut menjadi alasan pihak keluarga Hasya tidak menghadiri rekonstruksi ulang.

"Oleh karena itu, kami kuasa hukum M Hasya Atallah tidak hadir dalam rekonstruksi ulang. Karena kami menganggap rekonstruksi tersebut maladministrasi," ucapnya.

Lantas, apa itu maladministrasi?

Maladministrasi

Maladminitrasi merupakan perilaku yang melanggar hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.

Ada juga beberapa macam maladministrasi seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, hingga permintaan imbalan.

Tindakan maladministrasi juga bisa dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN, maupun swasta.

Diketahui, maladministrasi dalam pelayanan publik akan ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca juga: Pihak Hasya Atallah Anggap Rekonstruksi Ulang Mengandung Maladministrasi, Keluarga Buat Laporan Baru

Dikutip dari ombudsman.go.id, pihak dari ombudsman akan bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.