Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons soal menurunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menjadi 34 poin pada 2022.

Diketahui IPK Indonesia tercatat turun 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022.

"Ya kita tentu akan teliti, ya penurunan persepsi korupsi kita itu. Memang biasa itu kadang turun naik tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," ujar Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya di kanal Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikatakan Ma'ruf, telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi melalui tiga pendekatan yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Mahfud MD Ajak Parpol Kerja Sama Sahkan Dua RUU Ini

Ma'ruf menilai KPK juga terus bekerja secara simultan melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan tersebut.

"Karena itu ketika terjadi penurunan itu di mana?" ucap Ma'ruf Amin.

Wapres juga menegaskan pemerintah terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, khususnya bidang birokrasi yang kini pelayanannya tanpa melalui pungutan liar (pungli) hingga membuat digitalisasi dalam hal pelayanan

"Dengan cara-cara pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung. Cepat dan mudah, sehingga tidak ada celah untuk melakukan Pungli di situ," kata Wapres.

Pemerintah, dikatakan Ma'ruf, juga membangun zona integritas di berbagai sektor birokrasi untuk menjadi wilayah bebas dari korupsi.

"Nanti kita akan melakukan pembahasan penurunan itu di sisi mana? Kita bertekad untuk terus meminimalkan korupsi itu di mana-mana. Kita berharap penindakan itu menjadi lebih kecil nantinya itu karena sudah di hulunya itu dari pendidikan dan pencegahannya lebih," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Saat ini, IPK Indonesia berada di angka 34.

Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

Penurunan IPK Indonesia pada tahun 2022 dinilai sebagai yang terburuk sepanjang reformasi.

"CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangking-nya," ucap Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam jumpa pers di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Skor IPK Indonesia di 2022 setara dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone.

Sementara, di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, dan Thailand 36.

Wawan mengatakan, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.

Situasi itu, terang dia, memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

"Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," kata Wawan.

Wawan menyebut terdapat delapan indikator penyusunan IPK.

Tiga indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu PRS International Country Risk Guide (dari 48 menjadi 35); IMD World Competitiveness Yearbook (dari 44 menjadi 39); dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 menjadi 29).

Indeks yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project - Rule of Law Index (dari 23 menjadi 24) dan Varieties of Democracy Project (dari 22 menjadi 24).

Sementara tiga yang stagnan yaitu Global Insight Country Risk Ratings (47); Bertelsmann Foundation Transform Index (33); dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).

Secara global, Denmark negara yang menempati posisi pertama dengan IPK 90.

Diikuti oleh Finlandia dan Selandia Baru dengan skor IPK 87.

Menurut Wawan, institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara tersebut menjadi negara paling damai menurut Global Peace Index.

Sementara itu, Sudan Selatan (13), Suriah (13) dan Somalia (12) yang seluruhnya terlibat konflik berkepanjangan tetap berada di posisi bawah.

Selain itu, sebanyak 26 negara di antaranya Qatar (58), Guatemala (24), dan Inggris (73), berada di posisi terendah dalam sejarah tahun ini.

Diketahui, organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya.

Skor berdasarkan indikator 0 atau sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih.