TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan Reshuffle Kabinet pada Rabu Pon kemarin.

Padahal gemar gembor Reshuffle Kabinet ramai dibahas sejumlah politisi hingga para pengamat politik.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini Presiden Jokowi memiliki perhitungan sehingga tak ada reshuffle pada Rabu Pon, kemarin.

Lantas bagaimana dengan posisi menteri NasDem ?

Apakah aman atau masih akan dihadapkan dengan isu masuk kotak Reshuffle ?

Tak Ada Reshuffle di Rabu Pon, Jokowi Punya Kalkulasi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pertanyaan soal Presiden Jokowi yang tak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu, 1 Februari 2023 atau Rabu Pon.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi memiliki perhitungan sehingga tak ada reshuffle pada Rabu, kemarin.

Meski demikian, Hasto menyebut pihaknya enggan mencampuri urusan perhitungan ataupun kewenangan Presiden Jokowi terkait reshuffle.

"Ya Pak Jokowi kan punya kalkulasi. Pak Jokowi juga melihat momentum dan sikap PDIP kan bukan sebagai pengamat politik," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Sejak awal, Hasto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tak akan ikut campur atas keputusan Presiden soal reahuffle.

PDIP, lanjut Hasto, memberikan batasan-batasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara memberikan masukan ke presiden.

Menurut Politisi asal Yogyakarta itu, masukan itu penting untuk membuat legacy dari Presiden Jokowi jelang akhir masa pemerintahan. Sehingga, Presiden disebut akan melakukan evaluasi dan menilai kinerja para menterinya.

"Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang akan melakukan kalkulasi," terang Hasto.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Reshuffle Kabinet: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Diberitakan sebelumnya, isu reshuffle kabinet sempat berhembus kencang.

Terutama, soal kemungkinan menteri dari Partai NasDem yang bakal direshuffle.

Hal itu menyusul Partai NasDem yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Padahal, Partai NasDem masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Tak hanya itu, pada Kamis lalu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara.

Meski belum diketahui secara pasti soal isi pembicaraan itu, sejumlah pihak menduga pertemuan itu turut membicatakan soal kondisi politik terkini.

Belakangan juga, isu reshuffle bakal dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 1 Februari 2023 lalu.

Di mana, pada hari Rabu Pon menjadi kebiasaan Presiden melakukan perombakan kabinet.

Pengamat: Manuver Surya Paloh ke Golkar demi Amankan Menteri NasDem dari Reshuffle

Pengamat politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai manuver Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berupa kunjungan ke kantor DPP Partai Golkar bertujuan untuk mengamankan menterinya dari reshuffle pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pangi juga mengungkapkan pertemuan ini adalah wujud komitmen Partai NasDem yaitu masih menjadi partai politik (parpol) pendukung pemerintah.

Terkait menteri NasDem ini, dirinya mengatakan tidak serta merta dapat diganti oleh orang lain hanya karena mengusung eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi capres 2024.

Hal tersebut lantaran Partai NasDem juga turut andil dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam kontestasi di Pemilu 2019 lalu.

"Manuver NasDem ke Golkar ini adalah bentuk memastikan Nasdem itu ingin kepastian bagaimana punya bargaining untuk mengamankan menterinya karena itu adalah hak mengusung NasDem yang telah bekerja keras memenangkan Pak Jokowi," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/2/2023).

"Dan itu tentu ada komitmen politik, ada kesepakatan yang tidak bisa tiba-tiba kursi (menteri) NasDem berkurang begitu saja karena hanya NasDem mengusung Anies kemudian mereshuffle berbasis (mendukung) Anies. Itu aromanya kental sekali," sambungnya.

Baca juga: 4 Tanda-tanda Jokowi akan Reshuffle Kabinet Tapi Mungkin Bukan Hari Ini

Sehingga, Pangi menginginkan jika reshuffle memang dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri NasDem, maka berdasarkan kinerja bukan sekedar imbas pengusungan Anies.

Pangi menganggap ketika pengusungan Anies menjadi penyebab menteri NasDem dicopot maka Jokowi dianggapnya tidak adil.

Apalagi NasDem memastikan atau menggaransi akan setia dan loyal pada pemerintah Jokowi.

Di sisi lain, berdasarkan survei, Pangi menjelaskan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang berada di atas 70 persen juga menjadi alasan tidak mungkinnya adanya reshuffle kepada menteri NasDem buntut mengusung Anies menjadi capres 2024.

Lebih lanjut, Pangi pun menyimpulkan manuver Surya Paloh ke Partai Golkar kemarin adalah langkah berkelas karena mau untuk menjaga hubungan antar koalisi pemerintah dan Jokowi sembari masih diterima parpol lain terkait pengusungan Anies sebagai capres 2024.

"Dan akhirnya Pak Surya Paloh, pada posisi ini adalah menunjukan politisi yang cukup berkelas dan piawai dan menterinya tidak terdampak kena reshuffle dan Jokowi masih baik komunikasinya dengan beliau dan beliau masih bisa mengusung Pak Anies menjadi calon presiden."

"Dan itu juga Pak Surya Paloh menggaransi juga Pak Jokowi saat sudah tidak berkuasa," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertemuan Ketua Umum Partai NasDem bersama dirinya di Kantor DPP Partai Golkar keduanya sepakat bahwa parpol pendukung presiden tetap solid.

"Kita sekarang memasuki badai berikut yaitu ketidakpastian kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik," kata Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023).

"Tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung bapak presiden harus tetap solid karena ini adalah momentum yang tidak boleh kita lepaskan," jelasnya.

Airlangga Hartarto melanjutkan pemerintah saat ini sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20 dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai Politik.

"Termasuk di dalamnya Perppu satu terkait dengan pemilu kemudian pemekaran di Papua, Perppu cipta kerja dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial ke depan," tegasnya.

Ketua umum Partai Golkar itu kemudian mengatakan bahwa kesepakatan keduanya bersyukur.

"Jadi tadi kesepakatannya kita bersyukur sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian," tutupnya.

Adapun pada kesempatan yang sama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ceritkan perjalanan kariernya 43 tahun di Partai Golkar.

Menurut cerita Ketua Umum Partai NasDem itu dirinya sudah berada di Golkar sejak umur 16 tahun.

"Ada satu romantisme, ada satu perjalanan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini," kata Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023).

"Jenjang politik Saya yang saya capai hari ini, saya harus jujur menyatakan kepada saudara-saudara semuanya. 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar ditambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya," sambungnya.

Baca juga: Sinyal Kuat Reshuffle Rabu Pon: Buwas hingga Zulkifli Hasan ke Istana, 2 Menteri Nasdem Tak Terlihat

Surya Paloh melanjutkan bahwa dirinya sudah 43 tahun menjadi kader Partai Golkar. Jadi tidak salah jika dirinya disebut alumni partai berlogo pohon beringin tersebut.

"Jadi di Golkar sendiri 43 tahun baru kemudian ada Nasdem. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain tapi modal kebersamaan, catatan sejarah saling pemahaman jadi nggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya," tegasnya.

Pengamat Nilai Manuver Surya Paloh Temui Airlangga Jadi Alarm bagi PDIP di Tengah Isu Reshuffle

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Partai NasDem semacam memberikan alarm kepada PDIP.

Hal itu setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah isu reshuffle kabinet.

Sebab, kata Dedi, Partai NasDem mendapat tekanan dari PDIP hingga isu reshuffle mencuat setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024.

"Pertemuan NasDem dan Golkar ini semacam alarm dan aksi balasan dari tekanan yang diterima NasDem dari PDIP pasca deklarasikan Anies, termasuk karena PDIP paling gencar suarakan reshuffle NasDem dari kabinet," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (2/2/2023).

Dedi juga menduga jika Partai NasDem sedang membangun kekuatan untuk melawan dominasi PDIP di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"NasDem meminta dukungan Golkar sekaligus galang kekuatan lawan dominasi PDIP, baik dominasi di Pemilu maupun di kabinet," ucapnya.

Dedi menilai peluang kekalahan PDIP semakin menguat di 2024, terlebih jika Golkar masuk gerbong Koalisi Perubahan.

"Jika terjadi kesepakatan, dan Koalisi Perubahan mendapat tambahan Golkar, maka peluang kekalahan PDIP menguat, bahkan jika usung Jokowi kembali sekalipun," ujarnya.

Selain itu, Dedi menyebut pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga membuka peluang Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Bahkan, kata dia, Partai Golkar dimungkinkan memiliki peluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies lantaran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum punya tokoh potensial di skema Capres.

"Dengan porsi suara di kabinet saat ini, Golkar dimungkinkan miliki peluang menjadi cawapres dari Anies," ucap Dedi.

Karenanya, Dedi menilai itulah alasan Surya Paloh mengatakan lebih prioritas ketemu Partai Golkar ketimbang Demokrat dan PKS.

"Dari situasi itu, maka wajar saja Golkar lebih prioritas, mengingat Demokrat dan PKS sudah berada di dalam," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah hal yang lebih prioritas ketimbang bertemu partai-partai di koalisi perubahan yaitu Demokrat-PKS.

"Baiklah kenapa harus bertemu dengan Golkar, ya prioritas bagi NasDem, ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya," ujar Paloh saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Rabu, (1/2/2023).

Pertemuan ini juga menjadi kunjungan pertama kalinya Surya Paloh ke kantor partai lain. Setelah sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower atau Kantor DPP NasDem.

Surya Paloh menjelaskan alasannya tidak mendatangi partai-partai koalisi perubahan karena belum ada kesepakatan dengan partai-partai tersebut. Surya Paloh juga tidak menolak kemungkinan partainya bergabung dengan KIB.

"Kenapa gak ke yang lain karena kita baru mencoba. Baru mencoba. Apakah perlu Nasdem mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. KIB juga mungkin bergabung dengan NasDem kan. Jadi probabilitas itu masih terbuka," jelasnya.

Surya mengaku hubungan emosional dengan Golkar tidak akan pernah bisa hilang. Ia bahkan tidak bermasalah jika disebut sebagai alumni partai beringin tersebut.

"Terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain. Tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling memahami. Jadi tidak salah kalau saya dibilang alumni Golkar ya itu memang benar adanya," katanya.

Surya hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Prananda Paloh.

Pengamat: Pertemuan NasDem dan Golkar Redupkan Wacana Reshuffle di Hari Rabu Pon

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai pertemuan NasDem dan Golkar hari ini menyebabkan wacana resuffle kabinet menjadi redup.

"Pertemuan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyebabkan wacana resuffle kabinet berubah menjadi redup di Rabu Pon," kata Arifki dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Perbincangan pertemuan kedua partai ini dinilai Arifki lebih mendapatkan sorotan dari pada isu reshuffle kabinet yang dugaannya bakal memperoleh perhatian utama.

Pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic menyatakan ada beberapa hal yang melatarbelakangi Rabu Pon 1 Februari 2023 gagal menjadi momentum reshuffle kabinet.

Pertama, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu telah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Asumsinya, menteri dari NasDem di pertahankan, lalu NasDem bakal menjaga Jokowi sampai dengan tahun 2024," katanya.

Baca juga: Eks Sekjen Partai NasDem Jawab Isu KIB Gabung NasDem, Sebut Tak Masuk Akal

Kedua, Jokowi kehilangan partai politik yang bisa diajak kompromi jika NasDem dikeluarkan dari pemerintahan.

Meskipun Jokowi kader PDI-P, ia lebih mudah membangun kesempatan dengan NasDem dan Golkar. Pilihan mempertahankan NasDem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya.

“Golkar-NasDem ini ibarat ibu dan anak. Sepertinya Bang Surya Paloh sangat tahu sekali kemana harus bertemu jika ada teman koalisi yang tidak menerimanya," kata Arifki.

"Bang Surya yang memiliki romantisme sejarah yang kuat dengan Golkar tentu lebih mudah untuk memperoleh dukungan, apalagi keduanya sama-sama partai pendukung pemerintahan Jokowi”, tambahnya.

Sebelumnya isu Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet terus bergulir.

Jokowi disebut akan melakukan reshuffle pada Rabu hari ini, karena bertepatan dengan Rabu Pon berdasarkan penanggalan Jawa. Jokowi punk erap melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Surya Paloh Sebut Masih Diterima dengan Baik oleh Jokowi Usai Ngobrol Selama 1 Jam 20 Menit

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengklaim dirinya masih diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu Istana Negara pada Kamis (26/1/2023) lalu.

Surya Paloh mengaku bertemu dengan Jokowi selama 1 jam 20 menit. Jumlah waktu itu menurut Surya Paloh merupakan waktu yang lama yang diluangkan oleh seorang Presiden.

"Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada. Dalam waktu yang relatif seperti biasanya, cukup panjang bagi saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit," ucap Paloh saat bertandang ke kantor DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023).

Pertemuan antara Paloh dan Jokowi disebut-sebut karena NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan yang disebut sosok antitesa Jokowi sebagai bacapres di Pilpres 2024.

Paloh menegaskan baik Jokowi dan koalisi pemerintahan baik-baik saja.

Selama pertemuan dengan Jokowi, Paloh mengaku tak ada perubahan sikap Presiden kepada dirinya.

Dia mengaku masih diterima baik oleh Jokowi dan tak ada perubahan seperti komunikasi ia dengan Presiden sebelumnya.

"Saya tidak melihat ada perubahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami," kata Paloh.

Soal kunjungannya ke Golkar, Paloh mengaku tak mendapat perintah eksplisit dari Presiden. Namun, dia mengaku tak mengetahui suasana kebatinan Presiden.

Namun, dia meyakini hubungannya dengan Presiden saat ini baik-baik saja. Menurutnya, hal itu pula yang mestinya diikuti semua partai koalisi pemerintah.

"Yang saya tahu bahwasannya semuanya kami baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif," katanya.

"Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik untuk suatu keadaan seperti ini. Dan saya pikir itu yang mau kita capai dan itu saya yakin ada. Masih tetap kuat di diri seorang Presiden Jokowi," imbuh Paloh.

Paloh mengatakan, dukungan NasDem untuk Jokowi bukan hanya sebagai retorika atau kepentingan sesaat. Ia menegaskan dukungan NasDem untuk Jokowi dan pemerintahan karena keikhlasan.

"Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau, ah, itu. Enggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apa pun kebijakan yang terbaik," tuturnya.

Sementara terkait isu reshuffle yang disebut akan menyasar ke menteri NasDem, Paloh menyerahkannya kepada Jokowi.

Menurutnya, terkait desakan reshuffle dari sejumlah ia menganggap hal itu tak lebih dari pendewasaan berpolitik.

"Sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada yang mengatakan reshuffle lah, ini lah, ya, kita memang harus bisa pahami. Ini proses pematangan dalam berpolitik. Itu bagi kita semua," pungkas Paloh.

Jokowi sebelumnya sempat menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Negara pada Kamis (26/1/2023) sore adalah pertemuan biasa. Namun ia enggan membeberkan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

"(Pertemuan) biasa-biasa saja. Mau tahu saja (isi pertemuan)," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Jokowi juga membantah dirinya komplain kepada Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) tanpa berkomunikasi terlebih dahulu.

Menurut Jokowi, masalah pencapresan merupakan urusan partai dan koalisi.

“Itu urusannya partai, urusan koalisi,” kata Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-8 dan Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (31/1/2023 malam.

Jokowi juga mengatakan urusan mengusung capres tidak ada hubungannya dengan Presiden. Ia meminta agar segala sesuatu jangan selalu dihubungkan dengan istana.

“Apa urusannya presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana. Dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak,” kata Jokowi. (tribun network/thf/Tribunnews.com)