Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

500 Mahasiswa Unand Terancam Berhenti Kuliah, DPR Minta Kemendikbud Beri Atensi

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pun diminta memberikan perhatian khusus atas masalah tersebut.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in 500 Mahasiswa Unand Terancam Berhenti Kuliah, DPR Minta Kemendikbud Beri Atensi
istimewa
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Ia menyoroti kabar 500 mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat terancam tidak bisa melanjutkan kuliah mendapatkan perhatian banyak kalangan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar 500 mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat terancam tidak bisa melanjutkan kuliah mendapatkan perhatian banyak kalangan.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pun diminta memberikan perhatian khusus atas masalah tersebut.

“Kami menilai terancamnya keberlangsungan belajar ratusan mahasiswa Unand karena persoalan pembiayaan harus menjadi perhatian khusus dari Kemendikbud Ristek. Apalagi mereka tidak lolos verifikasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (7/2/2023).

Untuk diketahui ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang kini terancam diberhentikan karena persoalan pembiayaan.

Harapan mereka melanjutkan kian buram karena tak lolos verifikasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Rata-rata mereka baru semester I yang bakal lanjut semester II.

Sebagian mahasiswa ini pun telah mengadukan nasib mereka ke Ombudsman Sumatera Barat.

Huda mengatakan akses ke pendidikan tinggi di tanah air secara umum memang masih rendah.

Berita Rekomendasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun lalu Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT) masih di kisaran 31,16 persen.

Baca juga: Kemendikbudristek: Seluruh Kampus Negeri Sudah Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual

“Angka ini tertinggal dari Malaysia yang mencapai 50% maupun Singapura yang ada di kisaran 70%,” ujarnya.

Salah satu faktor rendahnya APK-PT, kata Huda, adalah tingginya masalah pembiayaan yang harus ditanggung olah calon mahasiswa.

Upaya pemerintah dalam membuka akses melalui berbagai program bea siswa pun belum memberikan dampak signifikan.

“Kasus Unand bisa menjadi contoh bagaimana KIP-Kuliah masih belum memberikan jangkauan besar untuk memastikan keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Maka di sini perlu langkah khusus untuk menyelesaikannya,” katanya.

Politikus PKB ini berharap agar ada langkah diskresi dari Kemendikbud Ristek agar ratusan mahasiswa Unand bisa melanjutkan pendidikannya.

Langkah tersebut bisa memperbanyak kuota KIP-Kuliah untuk Unand.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas