TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan terganggu jelang pemilu 2024, khususnya di tahun 2023.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakannya di gedung Nusantara III DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2023).

Lucius Karus meramalkan mulai bulan Mei dan Juni mendatang, para anggota DPR akan mulai kegiatan politik praktisnya untuk Pemilu 2024.

Karena menurutnya, para anggota sudah mulai punya nomor urut untuk berkompetisi di Pemilu 2024 mendatang.

Namun Lucius Karus menyebutkan ada beberapa faktor yang bisa membuat DPR tetap produktif meskipun juga aktif menjalankan agenda Pemilu 2024.

Menurut Lucius Karus, para anggota DPR bisa dipacu kinerjanya bila ada tekanan politik.

Ia mencontohkan dalam penyelesaian Undang Undang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang Undang Omnibus Law.

Penyelesaian kedua Undang Undang tersebut relatif lebih cepat daripada Undang Undang lainnya karena ada tekanan politik, menurut Lucius Karus.

Sebelumnya juga Lucius Karus mengatakan kinerja Anggota DPR akan tergganggu lantaran di sisi lain punya tugas untuk memenangkan partai politik masing-masing.

"Saya kira sih itu (kinerja tergganggu) dan apalagi memasuki tahun politik, hampir sebagian besar dari mereka saya kira akan punya tanggung jawab besar untuk jadi andalan partai politik untuk meraih suara," kata Lucius saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (28/8/2022).

Selain itu, Lucius menuturkan peta politik pilpres 2024 yang tidak memiliki incumbent (petahana) membuat Anggota DPR semakin sibuk.

"Apalagi peta persaingan 2024 menjadi semakin berbeda ketika tidak ada incumbent capresnya," ujarnya.

Efeknya, kata dia, Anggota DPR harus membutuhkan kerja-kerja ekstra untuk memenangkan capres yang diusung partainya.

"Itu artinya calon-calon mungkin semuanya baru gitu yah. Dan itu butuh kerja ekstra yah tidak hanya dari peserta capres dan cawapres," ucap Lucius.

Lucius menegaskan bahkan ruang bagi Anggota DPR untuk memenangkan dirinya pada pemilu 2024 sangat terbatas dikarenakan partai politik telah menuntut sejak awal untuk memenangkan capres yang diusung.

Baca juga: Evaluasi Kinerja DPR, Formappi: Parlemen Jadi Mitra Setia Pemerintah, Bukan Pengawas yang Kritis

Baca juga: Formappi: Bombastis Target 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023, Tahun Lalu Saja Cuma 15 RUU

"Bahkan ruang kerja untuk memenangkan dirinya sendiri sebagai caleg (calon legislatif) mungkin akan semakin terbatas ketika kemudian partai menuntut sejak awal kerja keras anggota DPR untuk memenangkan capres," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan rentang waktu antara pilpres dengan pelantikan juga bisa membuat kinerja anggota legislatif terganggu.

"Hampir pasti mengganggu kerja sebagai Anggota DPR. Karena pemilu itu sudah Februari (2024) sementara pelantikan itu masih di Oktober. Jadi masih ada jarak yamg sangat panjang. Itu sudah otomatis DPR tidak akan berbicara lagi soal kinerja ketika sudah selesai pemilu dan sudah tahu posisi dirinya akan menang atau kalah," imbuhnya.(Tribunnews/Lendy Ramadhan)