Jikalau memang benar rekayasa perkara Formula E sedang terjadi di Gedung Merah Putih, Praswad berharap Fitroh, Karyoto, dan Endar melaporkan dan mengungkap praktik manipulasi perkara tersebut dengan sebenar-benarnya.

Dia meminta ketiganya jangan hanya diam seribu bahasa. Karena, menurutnya, mendiamkan suatu kejahatan bukanlah opsi seorang penegak hukum.

"Diam saat peristiwa pidana terjadi di depan mata, sama dengan ikut melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud. Fokus kita bukan pada orang yang dipulangkan atau dimutasi dari jabatannya, karena kita tidak bisa menilai motif apa sesungguhnya yang ada dibalik peristiwa mutasi dan pemulangan para pejabat tersebut, selama pihak-pihak terkait langsung tidak bersuara," katanya.

"Terlebih selama ini Deputi Penindakan beserta jajarannya dikenal selalu seiring dan sejalan dengan Firli Bahuri pada banyak kesempatan, termasuk pada saat tragedi TWK terhadap 57 pegawai KPK terjadi pada tahun 2021. Jangan sampai KPK hanya jadi ajang rebutan panggung antar pemangku kebijakan di sana," imbuhnya.

Praswad berharap masyarakat dapat secara jeli melihat bahwa kontroversi di atas hadir pascarevisi UU KPK dan dipilihnya orang-orang yang mempunyai jabatan di KPK dengan rekam jejak yang dipertanyakan publik.

Untuk itu, katanya, proses independen dan objektif diperlukan dalam penegakan etik, dan penyelidikan menjadi solusi untuk mengungkap tindakan-tindakan Firli yang sudah sarat kontroversi dan minim prestasi.

"Jangan biarkan KPK terus menjadi alat bermain politik dari orang-orang yang pernah menyingkirkan pegawai berintegritas melalui TWK. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan integritas KPK, sebaiknya KPK di bubarkan saja," kata dia.