TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali membuka peluang bersinergi dengan TNI AU dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mencegah penyelundupan ekspor ilegal mineral dan batubara.

Ali mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder kemaritiman terkait upaya pencegahan penyelundupan ekspor ilegal mineral dan batubara.

Menurutnya hal itu karena wilayah Indonesia yang cukup luas dihadapkan dengan keterbatasan kapal TNI AL baik dari sisi jumlah maupun bahan bakar.

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela Rapim TNI AL 2023 di Mabesal Cilangkap Jakarta pada Senin (13/2/2023).

"Kerja sama tidak hanya dilakukan antarstakeholder kemaritiman, tetapi juga dengan Angkatan Udara misalnya nanti ke depan," kata Ali.

"Kemudian juga dengan pemerintah daerah. Karena biasanya pemerintah daerah yang lebih tahu penyelundupan itu lewat mana, dari mana, dengan pihak-pihak intelijen, dan dari satuan-satuan kita yang ada di kewilayahan. Kita akan selalu bersinergi," sambung dia.

Ali mengatakan hal tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada saat ia dilantik menjadi KSAL.

Selain itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga sempat menyinggung potensi penyelundupan atau ekspor ilegal minerba lewat jalur laut.

Baca juga: TNI AL Amankan Jalur Pelayaran Komersial di Perairan Bangka Belitung

"Untuk itu Angkatan Laut harus bisa menggagalkan atau mencegah penyelundupan minerba, terutama masalah nikel, kemudian timah, kemudian bauksit, kemudian batubara. Nah ini yang ditekankan Bapak Presiden," kata dia.