Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jalani Sidang Etik di DKPP, Ketua KPU Hasyim Asyari Minta Nama Baiknya Dipulihkan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari menjadi teradu dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Jalani Sidang Etik di DKPP, Ketua KPU Hasyim Asyari Minta Nama Baiknya Dipulihkan
tribunnews.com/ Mario Christian Sumampow
Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat ditemui awak media usai sidang etik di Kantor DKPP RI Jakarta, Senin (27/2/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari menjadi teradu dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (27/2/2023), Hasyim meminta DKKP memulihkan nama baiknya.

Diketahui sebelumnya Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irfan mengadukan Hasyim ke DKPP karena dinilai tidak mandiri.

Hal ini karena Hasyim dinilai mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan tentang kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup.

"Menolak dalil-dalil aduan pengadu untuk seluruhnya. Menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," kata Hasyim saat membacakan petitum tanggapannya di hadapan sidang.

Baca juga: Cabut Laporan Aduan Terhadap Ketua KPU, Pengadu: Tidak Ada Desakan

"Menyatakan teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu secara profesional sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu; merehabilitasi nama baik teradu," sambungnya.

Berita Rekomendasi

Lebih lanjut Hasyim tegas mengatakan dirinya tak pernah membuat pernyataan mendukung atau sependapat dengan pileg sistem proporsional tertutup.

Hasyim juga menjelaskan, komentarnya ketika itu dilakukan semata-mata untuk menjalankan tugas menyampaikan informasi terkait perkembangan penyelenggaraan tahapan pemilu.

Bukan sebagai bentuk dukungan atas sistem Pileg tertentu.

Baca juga: Ketua KPU RI Terlambat Ikut Sidang Etik, Langsung Ditegur Ketua DKPP

Di mana hal tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Justru apabila teradu tidak memberikan informasi berkaitan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu, Teradu tidak menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 huruf c UU Pemilu," jelasnya.

Hasyim juga menegaskan dirinya telah menjelaskan konteks ucapannya itu di berbagai forum, karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan.

Baca juga: Ketua KPU RI Terlambat Ikut Sidang Etik, Langsung Ditegur Ketua DKPP

Hasyim mengaku, ketika melontarkan komentar itu, ia sendiri tak menyangka ucapannya itu akan menjadi kontroversi dan memicu diskursus publik berkepanjangan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas