Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kebakaran Depo Plumpang, Politikus PDIP: Pemerintah Harus Bantu Pertamina Tertibkan Objek Vital

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menyampaikan bela sungkawa atas musiba kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kebakaran Depo Plumpang, Politikus PDIP: Pemerintah Harus Bantu Pertamina Tertibkan Objek Vital
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Foto udara menampilkan suasana pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menyambar kawasan permukiman padat di sekitarnya, di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam tersebut menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka bakar berat. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyampaikan bela sungkawa atas timbulnya korban jiwa dan kerugian materi akibat musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Menurut Deddy, musibah jatuhnya korban jiwa itu seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke Rumah Susun setelah insiden yang sama tahun 2009 yang lalu.

Menurut Deddy, tanah yang ditempati warga Kampung Tanah Merah tersebut adalah aset milik Pertamina.

Wilayah yang didiami warga itu adalah kawasan penyangga (buffer zone) dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.

Baca juga: Polri Sudah Terima 15 Kantong Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi pemukiman yang hampir menempel dengan Tangki BBM raksasa yang beresiko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu resiko yang dihadapi oleh warga di wilayah berbahaya itu,” kata Deddy, Sabtu (4/3/2023).

Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi itu.

Baca juga: Kesaksian Warga Saat Depo Pertamina Plumpang Terbakar: Ada Dentuman Keras, Semua Kabur

Berita Rekomendasi

Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan.

"Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," terangnya.

Lebih jauh, menurut Deddy, upaya merelokasi dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika era Gubernur DKI Anies Baswedan pada tahun 2017.

Dalam upayanya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu, Anies Baswedan membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.

Baca juga: Terjunkan Tagana, Kemensos Bikin Dapur Umum untuk Para Pengungsi Kebakaran Plumpang

Bahkan pada tahun 2021, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan IMB sementara bagi warga di sekitar wilayah itu.

Karena itu, Deddy berharap pemerintah pusat dan provinsi DKI untuk serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut.

Sebab menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalah tersebut.

"Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada pemerintah dan aparat penegak hukum," tegasnya.

Karena itu, Deddy berharap agar Kementerian BUMN dan Pertamina segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” terang Deddy.

Deddy juga meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi.

Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya yang besar.

Warga yang mengungsi juga butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait pemukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy.

Dia turut mengapresiasi penanganan cepat saat kejadian kebakaran, sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu tidak terlalu lama dan jumlah korban tidak menjadi lebih besar.

Dirinya menilai respon yang dilakukan semua para pihak yg terkait, termasuk Pertamina sudah tepat.

Tetapi begitupun Pertamina harus melakukan evaluasi standar pengamanan TBBM dan respon cepat ketika terjadi insiden. Pertamina juga perlu segera membentuk tim invesigasi independen untuk menyelidiki penyebab insiden yang menelan banyak korban jiwa tersebut.

“Kita harus menyampaikan bela sungkawa untuk para korban dan keluarganya. Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para petugas di lapangan saat insiden terjadi. Respon cepat aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam, PMI, petugas medis dan rumah sakit membuat kebakaran tidak meluas dan banyak warga yg paling rentan dapat diselamatkan,” bebernya.

Deddy juga mengapresiasi para Direksi dan jajaran Pertamina yang hadir di lapangan dengan cepat.

Bahkan Menteri BUMN langsung turun tangan dan mengambil tanggung jawab.

“Tidak seorangpun menginginkan terjadinya musibah ini. Tetapi yang paling penting saat ini adalah penanganan korban dan warga terdampak,” pungkas Deddy.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas