TRIBUNNEWS.COM - Buntut kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Kawasan Tanah Merah, yakni lokasi di sekitar depo tersebut.

Menurutnya, Anies yang kala itu menjabat sebagai orang nomor satu di DKI, seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut.

"Harusnya pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman. Ini malah dikasih IMB," kata William pada Minggu (5/3/2023) dikutip dari TribunJakarta.com.

Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan tersebut hingga akhirnya berakibat fatal.

Seharusnya, kata William, Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal ini.

Baca juga: Soal Kebakaran Depo Plumpang, PB HMI Minta Menteri Erick Evaluasi Jajaran Direksi Pertamina

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan."

"Jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," jelas William.

Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menjabat Mantan Gubernur DKI.

Ahok, kata William, pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan permukiman di dekat Depo Pertamina sangat berbahaya.

Menurutnya, ketegasan yang ditunjukan Ahok ini sepatutnya ditiru oleh para pemimpin.

"Pak BTP dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina."

"Ketegasan pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri," jelas William.

Baca juga: Eman Terpukul saat Anak, Keponakan hingga Cucu Jadi Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban.