TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqon Amini menyebut sengaja menggelar aksi tolak sistem pemilu proporsional tertutup bertepatan dengan agenda sidang gugatan sistem pemilu tersebut di Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/3/2023).

Dijelaskan Furqon, bahwa dalam aksi itu pihaknya ingin para hakim di Mahkamah Konstitusi mendengar aspirasi mereka mengenai penolakan sistem proporsional tertutup.

"Kucing kucing palsu ini kita serahkan ke hakim atau perwakilan Mahkamah Konstitusi tujuannya ingin mengetuk pintu hati hakim," kata Furqon kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Melalui aksi penolakan ini, lanjut Furqon, bahwasanya pihaknya yang mewakili masyarakat tidak ingin nantinya memiliki wakil rakyat yang merupakan boneka dari elite-elite politik tertentu.

Bahkan menurutnya, pihaknya pun tidak mau jika nantinya memiliki wakil rakyat berupa badut-badut politik yang dimana hal itu akan terjadi apabila sistem proporsional tertutup itu benar terealisasi.

"Rakyat tidak menginginkan boneka-boneka politik, badut-badut politik yang dipajang untuk disajikan kepada rakyat," tegasnya.

Ia pun menegaskan, bahwa dalam urusan pemilihan umum, pihaknya menginginkan rakyat bisa dengan langsung memilih wakilnya sendiri sehingga bisa mewakili segala aspirasinya.

"Rakyat ingin mengakses calonnya secara terbuka sehingga dia bisa memastikan calon mana yang mereka usung itu akan mewakili aspirasi-aspirasinya," pungkasnya.

Tak Ingin Mengekor PDIP

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut tak ingin mengekor keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait sistem Pemilu proporsional tertutup.

Ketua DPP PSI, Furqon Amini mengatakan, meski selama ini partainya itu kerap dianggap sebagai 'adik' dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu namun dalam hal proporsional tertutup pihaknya mempunyai sikap tersendiri.

"Tentu banyak inspirasi yang bisa kami pelajari dan kami serap (dari PDIP), namun dalam hal ini sikap yang tegas kami tidak semata-mata mengekor," jelas Furqon kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/3/2023).

Kendati demikian sebagai partai junior, Furqon mengaku tetap menghormati apa yang menjadi keputusan partai berlogo moncong banteng tersebut.

Namun ketika berbicara mengenai pemilu proporsional tertutup, ia menegaskan PSI tetap ingin sistem pemilu itu dilaksanakan dengan mekanisme proporsional terbuka demi kelangsungan proses demokrasi di masyarakat.

"Jadi apa yang kami lakukan ini bagian dari demokratisasi pemilu apa yang dimaksud dengan demokratisasi pemilu kami ingin memastikan pemilu tetap terbuka transparan," ujarnya.

Lanjut Furqon bahkan sejak awal pembentukan partai pihaknya selalu mengusung calon-calon legislator jauh-jauh hari agar rakyat bisa mengakses siapa saja yang menjadi wakilnya di parlemen nantinya.

Dijelaskannya, oleh sebab itu pada intinya politik ada keterbukaan ruang bagi rakyat agar bisa mengakses dan bisa berpartisipasi dalam agenda politik kebangsaan.

Baca juga: Di Sidang MK, Yusril Ihza Mahendra: Sistem Proporsional Terbuka Bertentangan dengan UUD 1945

"Semakin ruang itu dibuka maka semakin demokratis, tetapi semakin ruang itu dibatasi maka demokrasi semakin terancam hak-hak rakyat," pungkasnya.

Berpotensi Munculkan Boneka Elite

Wacana sistem Pemilu proporsional tertutup dianggap memberi karpet merah untuk segelintir elite partai politik dalam mencalonkan legislator tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat.

Ketua DPP PSI Furqon Amini mengatakan, bahwa sistem proporsional tertutup juga berpotensi memunculkan boneka-boneka elite parpol untuk melancarkan kepentingan sepihak.

"Boneka-boneka yang tentunya akan menjadi ruang yang malah menguntungkan elite politik," kata Furqon kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Lanjut Furqon, pihaknya yang secara tegas menolak sistem tersebut, menyebut bahwa dengan adanya proporsional tertutup itu nantinya akan menutup hak koreksi rakyat terhadap para legislator tersebut.

"Dimana mereka bisa menentukan calon-calon legislator secara sepihak dan rakyat kemudian tidak punya ruang untuk mengoreksi," jelasnya.

Furqon menuturkan, hal ini tentu berbeda jika Pemilu tetap dilangsungkan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Pasalnya dengan sistem proporsional terbuka, rakyat dapat terlibat aktif mengakses calonnya dan juga mengoreksi siapapun calonnya.

"Akan tetapi kalau tertutup rakyat pada akhirnya rakyat dibatasi. Karena itu hari ini kami ingin menegaskan Partai Solidaritas Indonesia menolak sistem proporsional tertutup," pungkanya.

Lakukan Aksi Teatrikal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar aksi penolakan sistem Pemilu proporsional tertutup di belakang gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/3/2023).

Dalam aksi penolakan itu massa aksi yang berjumlah sekitar puluhan orang itu disertai dengan aksi teatrikal boneka kucing yang dimasukan dalam karung yang menggambarkan bentuk Pemilu proporsional tertutup.

"Kami bawa boneka kucingnya sebagai pertanda bahwa jika proporsional tertutup dipaksakan itu pada akhirnya rakyat hanya akan disuguhi boneka-boneka palsu," kata Ketua DPP PSI Furqon Amini kepada wartawan.

Selain membawa bonek kucing yang dimasukan dalam karung, para peserta aksi juga menutup kepalanya dengan kardus kotak berwarna hitam.

Adapun arti kardus berwarna hitam itu dijelaskan Furqon menandakan bahwa dengan sistem proporsional tertutup rakyat dipaksa tak mengetahui siapa calon wakil rakyat yang dipilihnya pada saat Pemilu.

"Karena itu kami tidak menginginkan sebenarnya sistem politik atau sistem Pemilu dikembalikan kepada proporsional tertutup," ucapnya.

"Oleh karena itu juga simbol kotak hitam itu kami pakai untuk kami koyak-koyak sebagai pelajaran sebagai pesan bahwa kami tidak menginginkan sistem proporsional tertutup," pungkasnya.