TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini tunggu langkah kongkrit Ketua DPR pertimbangkan aspirasi masyarakat terkait RUU PPRT.

Adapun sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RUU PPRT ditunda pada Agustus 2021 atas keputusan dalam Rapat Pimpinan DPR RI. 

Meski begitu, Puan menyebut DPR RI akan mempertimbangkan masukan masyarakat, aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

"Yang jelas dari statement ketua DPR, Jala PRT mengingatkan untuk tidak melihat ke belakang melihat tim yang dulu. Kemudian menggarisbawahi juga di akhir statementnya Ibu Ketua DPR Puan Maharani untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat," kata Lita Anggraini pada konferensi pers daring Darurat PRT, Jumat (10/3/2023).

Lita melanjutkan yang jelas aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok mendukung pengesahan RUU PPRT. 

"Jadi yang kita minta bagaimana konkrit tindakan dari statement Mbak Puan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Kalau pertimbangkan positif jelas itu yang kita tunggu. Tidak perlu menunggu habis lebaran atau bulan Mei bahkan Juli. Jadi secepatnya," tegasnya.

Kemudian Lita juga mengungkapkan bahwa statement Presiden pada Januari lalu tegas menyampaikan mempercepat artinya RUU ini dalam posisi melihat situasi PRT yang genting.

"Presiden merespon bahwa 2.631 korban yang artinya itu bukan angka main-main. Bukan seperti apa yang disampaikan ketua fraksi PDIP," tegasnya.

Menurutnya presiden memahami bahwa hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Omnibuslaw dan perlu ada satu Undangan-Undang tersendiri.

"Kita juga melihat perkembangan yang dari fraksi Golkar yang mulanya menolak kemudian mau berdialog dan kemudian mendukung," ungkapnya.

Lita menuturkan sudah semestinya tidak perlu lagi melihat ke belakang. 

"Mari melihat ke depan. Kita tunggu langkah kongkrit di akhir statementnya Bu Puan untuk mempertimbangkan aspirasi. Kalau tidak kita akan terus melakukan aksi termasuk mogok makan pada 15 Maret mendatang," tutupnya.

Adapun sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RUU PPRT ditunda atas keputusan dalam Rapat Pimpinan DPR RI. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT sudah dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR tanggal 21 Agustus 2021,” kata Puan, dalam keterangan yang diterima Kamis (9/3/2023).

Menurut Puan, Keputusan Rapim memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus). 

Dia menyebut, hal tersebut atas kesepakatan bersama pimpinan DPR.

“Keputusan Rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman,” ucapnya.

Atas keputusan tersebut, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Mengingat RUU PPRT belum dibahas dalam Rapat Bamus.

“Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU Usul Inisiatif DPR,” ucap Puan.

Untuk bisa dibawa ke Paripurna, RUU PPRT harus terlebih dahulu dibahas di dalam rapat badan musyawarah. Puan mengingatkan, pembahasan legislasi harus mengikuti mekanisme yang ada.

Baca juga: Ketua DPR Buka Suara soal Mandeknya Pengesahan RUU PPRT

“Sesuai aturan, sebelum dibawa ke Rapat Paripurna harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam Rapat Bamus,” ucapnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR RI akan mempertimbangkan masukan masyarakat. 

Dia memastikan, DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

“DPR RI akan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini,” pungkasnya.