TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menolak isu penundaan pemilihan umum (Pemilu).

Dia mempertanyakan siapa yang bakal menjadi presiden sementara nantinya.

"Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024. Jika pun jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024," ujar AHY dalam pidato kebangsaan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY menyatakan bahwa isu penundaan pemilu itu memungkinkan adanya pelaksana tugas (Plt) Presiden RI.

Tak hanya itu, nantinya akan ada ratusan bahkan ribuan Plt anggota DPR dan DPRD RI di Indonesia.

"Pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden? Apa iya akan ada ratusan plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?," jelas AHY.

Imbasnya, kata AHY, nantinya akan ada kekacauan pada situasi nasional di Indonesia. Sebab, ada pelaksana tugas Presiden dan wakil rakyat yang bekerja selama penundaan pemilu.

"Kalau di negara kita ada plt presiden dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya chaosnya situasi nasional kita," jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga mengkhawatirkan nantinya dunia melihat Indonesia sebagai republik pisang atau banana republik.

Artinya, negara yang politiknya tidak stabil dan ekonomi negaranya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas. Adapun sumber daya terbatas itu salah satunya adalah pisang.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republik. Banana republik karena semua pejabat, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," jelasnya.

Baca juga: Demokrat Jelaskan Alasan SBY Geram Isu Penundaan Pemilu: Siap Pasang Badan Jika Ada Penyimpangan

AHY menuturkan bahwa orang-orang itu dinilai tak memiliki legitimasi yang kuat dalam berkuasa karena tak dipilih dengan cara yang sah.

"Tapi tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimilki tidak sah sehingga dan juga tidak halal," tukasnya.