Demokrat Sebut Anggaran Sektor Pertanian Era SBY Meningkat Lima Kali Lipat Dibandingkan Era Megawati
Kamhar Lakumani menyampaikan sektor pertanian ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar serta bertanggung jawab pada terwujudnya kedaulatan pangan.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyampaikan bahwa pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyampaikan kritik terhadap sektor pertanian merupakan hal yang sangat wajar dan berdasar.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyampaikan sektor pertanian ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar serta bertanggung jawab pada terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
"Petani, desa dan kemiskinan, setali tiga uang karenanya keberpihakan di sektor ini menjadi penting dan mendesak. Bentuk keberpihakan yang paling nyata dari pemerintah tercermin dari besaran alokasi anggaran," ujar Kamhar kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).
Baca juga: PPP Balas Kritikan AHY Terhadap Program Pemerintahan Jokowi, Pengamat Ungkit Era SBY
Ia menjelaskan bahwa era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengalokasi anggaran yang besar dalam sektor pertanian tersebut.
Partai berlambang mercy itu pun membandingkan dengan era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).
Pada penghujung pemerintahan Megawati, alokasi anggaran dalam sektor pertanian hanya sebesar Rp 3 triliun.
Sementara itu, pemerintahan SBY APBN 2014 sebesar Rp. 15,470 triliun.
Sedangkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang tercantum dalam APBN 2023 hanya sebesar Rp. 15,318 triliun.
"Berdasarkan data di atas, Pemerintahan Pak SBY bisa menaikan anggaran lima kali lipat lebih jika dibandingkan Pemerintahan Bu Megawati untuk sektor pertanian," jelasnya.
"Sementara di masa Pemerintahan Jokowi, bukannya naik malah mengalami penurunan. Ini potret nyata bahwa pemerintah sekarang tak berpihak pada pertanian dan petani," sambungnya.
Ironisnya, kata Kamhar, di kala anggaran untuk pertanian terpangkas, malah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk mensubsidi pembeli mobil listrik
"Yang besarannya Rp. 25 juta sampai Rp. 70 juta per unit dan Rp. 7 juta per unit untuk motor listrik. Ini kebijakan yang mencederai semangat keadilan sosial. Dari kebijakan ini terlihat jelas bahwa Pemerintahan Pak Jokowi pro kelas menengah atas perkotaan dibandingkan dengan petani wong cilik di pedesaan," tukasnya.
