Respons Menko Perekonomian Soal Fraksi PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja
Airlangga Hartarto merespons penolakan fraksi PKS dan Demokrat terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
Bukhori menuturkan bahwa protes ini sekaligus menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses dalam penyusunan UU.
Selain itu, kata dia, MK memerintahkan agar adanya pelibatan seluruh stakeholder dan memperluas pendengaran dan pandangan dari seluruh masyarakat.
"Konsisten dari pandangan fraksi PKS yang telah memberikan catatan catatan kritis yang telah kami sampaikan di panja di badan legislasi dan juga pada pembahasan pembahasan ciptaker," sambungnya.
Baca juga: Breaking News: Perppu Cipta Kerja Disahkan DPR Jadi Undang-Undang
Lebih lanjuf, Bukhori menyampaikan bahwa pihaknya memutuskan untuk walk out dalam rapat paripurna sebagai bentuk protes dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja tersebut.
"Maka dengan segala hormat kami fraksi PKS menolak Perppu nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walk out untuk agenda penetapan terhadap perppu nomor 2 tahun 2022 meskipun kami akan kembali lagi untuk agenda agenda yang lain," jelasnya.
Pernyataan itu pun diikuti oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS yang melakukan walk out dari rapat paripurna.
Mereka pun memberikan lambaian tangan kepada awak media maupun anggota DPR lain yang masih mengikuti rapat paripurna.
Lalu, sejumlh anggota DPR RI lainnya yang melihat itu pun meneriakkan sejumlah kata-kata agar seluruh anggota DPR fraksi PKS yang keluar dari rapat paripurna berhati-hati.
"Hati-hati ya," ujar sejumlah anggota DPR RI dalam rapat paripurna pengesahan Perppu Cipta Kerja.