TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK terkait dugaan penerimaan uang Rp 7 miliar adalah bentuk keterlibatan aktif warga sipil membantu memberantas korupsi.

Demikian pernyataan ini disampaikan Sekjen DPP Pandawa Nusantara, Faisal Anwar.

"Sudah seharusnya KPK merespon dan memproses secepatnya pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Sugeng Teguh Santoso dengan menelusuri bukti-bukti yang sudah diserahkan kepada KPK," ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Selasa (28/3/2023).

Dia meminta Bareskrim Polri menghormati proses pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh IPW ke KPK.

Sehingga, laporan dari Aspri Wamenkumham ke Bareskrim Polri tersebut harus menunggu proses yang dilakukan KPK apakah benar ada dugaan pidana atau tidak.

"Kalau tidak ada dugaan pidana, maka Dirsiber Bareskrim Polri baru melanjutkan laporan aspri berkenaan dengan pencemaran nama baik melalui ITE," ujarnya.

Dia menambahkan materi pencemaran nama baik melalui ITE itu disebabkan laporan ke KPK, harus diproses dulu laporan yang di KPK, jangan terbalik Bareskrim dulu yang memprosesnya.

Baca juga: Polri Tetapkan Keponakan Wamenkumham Sebagai Tersangka Kasus Pencatutan Nama untuk Minta Uang

"Pasalnya, ketua IPW yang pertama melaporkan ke KPK. Karenanya, pelaporan itu yang harus diproses terlebih dulu," ujarnya.

DPP Pandawa Nusantara memandang KPK, bisa menelusuri dari melakukan tracking transaksi Perbankan terhadap aliran-aliran dana yang telah dikirim oleh PT. CLM dengan dirut Helmut Hermawan.

Selain itu, KPK juga dapat meminta ke provider tentang komunikasi antara pihak Helmut Hermawan dengan terlapor yaitu Wamenkumham dan aspri-asprinya.

"Jangan sampai, bukti-bukti yang didalami oleh KPK itu didahului oleh Polri yang akan melakukan penyelidikan secepatnya untuk nantinya mengaburkan subtansi kasus yang ada," tambahnya.