Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbedaan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal keberadaan timnas Israel berlaga di Indonesia menjadi sorotan.

Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Ganjar adalah antitesa Jokowi.

Anggapan tersebut pun langsung dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, Jokowi, Megawati, Koster hingga Ganjar Pranowo disebut senafas terkait penolakan terhadap Israel.

"Justru antara Presiden Jokowi kemudian Ibu Mega, Pak Koster dan Pak Ganjar kami semua kader itu senafas," ujar Hasto dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Hasto menjelaskan keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan bidding tuan rumah piala dunia U-20 diketok pada 2019 lalu. Saat itu, Jokowi masih belum memperhitungkan ternyata Israel ikut dalam ajang piala dunia tersebut.

Baca juga: Ganjar Pranowo Beri Pesan ke Pemain Timnas U-20 Indonesia: Berlatih Terus Ya, Tetap Semangat

"Tidak ada kalkulasi bahwa Israel akan ikut sekiranya Israel masuk sudah pasti ada alternate sistem yang bekerja karena ada kebijakan diplomatik yang fundamental bahwa dalam bidang apapun kita tidak membuka ruang dengan Israel," jelas Hasto.

Karena itu, anak buah Megawati Soekarnoputri itu menyatakan bahwa Jokowi bukanlah antitesa dari Ganjar Pranowo. Dia pun memahami keinginan Jokowi tetap menggulirkan piala dunia U-20 di Indonesia.

Baca juga: FIFA Hapus Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20, Ganjar Kecewa Berat

"Karena itulah Pak Ganjar bukan antitesa Pak Jokowi tapi karena Pak Jokowi mengambil sikap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan," ungkapnya.

"Kami dukung sepenuhnya terbukti PDIP sampai memindahkan HUT PDIP ke-50 itu bukti dukungan terhadap U-20 ini sehingga tidak ada persoalan terkait hal tersebut menunjukan senapas hanya berbeda ruang lingkupnya," ujarnya.

Penolakan 3 Kepala Daerah

Diketahui sebelumnya tiga kepala daerah menyatakan sikap menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang akan dihelat di Indonesia.

Penolakan pertama datang dari Gubernur Bali I Wayan Koster.

Atas penolakan ini, I Wayan Koster mengirimkan surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Surat tersebut berisi tentang penolakan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023.

Baca juga: Respons Ganjar dan Koster usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20

Seperti diketahui event akbar sepak bola dunia itu, Indonesia mengajukan 6 venue pertandingan salah satunya merupakan Stadion I Wayan Dipta di Gianyar, Bali.

Dilansir dari Kompas TV, dalam surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET, Wayan Koster memohon kepada Menpora untuk melarang Israel bertanding di Piala Dunia 2023.

“Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israelikut bertanding di Provinsi Bali,” kata dia dalam surat tersebut, dikutip Selasa (21/3/2023).

"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israeluntuk bertanding di Provinsi Bali," tulis isi surat yang ditandatangani I Wayan Koster pada 14 Maret 2023.

Ia menyebut bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Pemerintah Indonesia. Di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional.

"Kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang ditak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional," bunyi surat tersebut.

“Serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Israel,” katanya.

Selain Gubernur Bali, penolakan pun datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar, Piala Dunia U20 tanpa dihadiri Timnas Israel sejalan dengan komitmen Presiden pertama RI, Soekarno yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo memegang teguh amanat Bung Karno tersebut.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (23/3/2023).

Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.

Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka.

"Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka," katanya.

Karena itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.

Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan piala dunia tetap berjalan tanpa kehadiran Timnas Israel di Indonesia.

"Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," katanya.

Ganjar menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait.

Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

“Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” katanya.

Penolakan pun datang dari Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

"Secara pribadi saya menolak tapi secara pemerintahan saya tidak bisa mengeluarkan statement," kata Uu saat berada di Kota Bogor, Sabtu (25/3/2023) lalu.

Uu menjelaskan penolakan itu ia rasa sangat tepat dilakukan.

Selain dirinya yang muslim, kata Uu, dirinya beranggapan bahwa Israel adalah merupakan penjajah bangsa Palestina.

"Kan saya sudah banyak bertanya yang U20 itu dari Israel. Saya secara pribadi memang menolak bagi seorang muslim, karena memang Israel kan kita tahu dia (Israel) adalah penjajah terhadap Palestina. Jelas negara kita juga tidak mengakui terhadap penjajah," jelas Uu.

Meski begitu, Uu masih belum bisa berbicara penolakan tersebut sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Namun, dirinya menegaskan akan senantiasa mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait hal ini.

"Tapi saya selaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan Sami'na Wa Atho'na terhadap pemerintah pusat. Kalau kata pemerintah pusat A, kami akan melakukan," katanya.