"Kondisi itu membuat Jokowi merasa dikhianati Ganjar, sehingga Jokowi dengan keras menghardik para kepala daerah yang sebelumnya setuju, tetapi tetiba menolak," terang Dedi.

Bahkan, Dedi juga mengatakan, Jokowi lakukan pertemuan untuk merestui koalisi besar tanpa ada PDIP.

"Ini membuka peluang konflik Jokowi PDIP kian mengemuka," jelasnya.

Sedangkan, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai berbeda.

Dia menilai, bahwa isu hubungan renggang antara Presiden Jokowi dan PDIP tak terjadi. "Saya pikir tidak (kerenggangan)," ucap Wasisto, Selasa.

Menurut Wasisto, masih ada hal-hal lain yang perlu dituntaskan oleh Presiden Jokowi bersama koalisinya agar semua capaian program lain yang strategis bisa terlaksana hingg Oktober 2024.

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) tidak mau dibenturkan karena absen dalam acara silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah parpol di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (2/4) lalu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyampaikan bahwa ketidakhadiran partainya sejatinya sudah
dijelaskan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Adapun perwakilan PDIP sedang ada acara di luar negeri.

"Ketum DPP PAN sudah menjelaskan, bahwa ada di luar negeri, ada acara, kenapa fakta itu mau
dihilangkan? Kemudian tiba-tiba mau dibenturkan," ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).

Said menuturkan bahwa PDIP tak hanya kali ini dibenturkan oleh Presiden Jokowi.

Sebelum ini, Megawati Soekarnoputri juga sempat dibenturkan oleh Eks Wali Kota Surakarta tersebut.

Dari dulu Bu Mega akan dibenturkan dengan Pak Jokowi, dari dulu, bukan hanya sekarang. Kalian
aja mau nyeret-nyeret juga," jelas Said.

Di sisi lain, Said menyatakan bahwa komunikasi dengan sejumlah parpol sejatinya sudah berjalan
dengan baik. Adapun lohi biasanya dilakukan secara personal antara para ketua umum (ketum)
parpol.