Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mewakili Mendagri Tito Karnavian, hadir dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan lewat forum Musrenbang, semua pemangku kepentingan dapat menajamkan, menyelaraskan atas program yang diusulkan.

"Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah," kata Fatoni dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023).

Pada kesempatan itu Fatoni memberikan arahannya terkait optimalisasi kebijakan satu data daerah lewat e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Ia juga meminta jajaran di daerah untuk melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan dengan Aspasial Nasional, yakni sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN, dan RPJPD dengan PRJPN.

Kemudian lanjut Fatoni, diperlukan juga penguatan SDM perencana lewat bimbingan teknis peningkatan kapasitas utamanya dalam menyajikan Dokumen Jangka Menengah dan Panjang yang berkualitas.

Terakhir ia berpesan untuk menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.

"Kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix) dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerja sama dengan pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan," kata Fatoni.

Pada kesempatan itu, Fatoni memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau yang menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.

Baca juga: DWP Ditjen Bina Keuda Kemendagri Gelar Bakti Sosial, Ingatkan Toleransi dan Tidak Hidup Hedon

Ia juga mengapresiasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 dengan 76.46 persen. Capaian ini disebut tertinggi di wilayah Sumatera.

"Capaian tersebut berada di atas capaian nasional dan menempatkan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Sumatera," ungkap dia.

"Tentunya capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan, capaian indikator makro yang lainnya perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi sehingga target capaian ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan," pungkas Fatoni.