Zulhas Sebut Jokowi Punya Peran dalam Membentuk Koalisi Besar, Prabowo Dinilai jadi Motor Penggerak
Menurut Zulhas, untuk mencapai negara maju dibutuhkan adanya kerjasama yang nyata dari seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemimpin negaranya.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Garudea Prabawati
Hal itu disampikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat mengomentari kunjungan PAN, Perindo dan Partai Bulan Bintang di kediaman Prabowo.
"Tokoh sentral atau lokomotif dari koalisi itu adalah Prabowo Subianto karena dia adalah capres paling populer," ujar Qodari, Sabtu (8/4/2023).
Menurut Qodari, ada dua variabel dalam menentukan pemimpin dari sebuah Koalisi Besar.
Yakni melihat elektabilitas dan representasi perolehan kursi di DPR RI saat ini.
Dari lima partai politik potensial pembentuk Koalisi Besar, lanjut Qodari, memang Partai Golkar menempati kursi terbanyak di DPR RI.
"Tetapi kalau bicara Pilpres kan kunci ada di siapa calon presidennya. Maka dari semua ketua umum dengan elektabilitas paling tinggi dan berpotensi menang adalah Prabowo Subianto," ujar Qodari.
Baca juga: Prabowo Dinilai Bisa Menjadi Magnet Pembentukan Koalisi Besar, karena Dia Capres Paling Populer
Masih Terbuka
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko pun turut menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menurutnya, pertemuan kelima Ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu belum menghasilkan keputusan.
"Artinya terbuka dong belum ada yang konkrit hal formatif, format apanya harus dibicarakan," jelas Budiman.
Apalagi, semua partai politik (parpol) berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden (capres).
Termasuk PDI-Perjuangan apabila nantinya bergabung dlaam koalisi besar ini.
"Setiap partai seperti itu targetnya (ingin kadernya capres)," kata Budiman, Rabu (5/4/2023).
Seperti Partai Golkar hasil, musyawarah nasional (Munas) memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.
Kemudian, PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto.
"Masing-masing punya amanat masing-masing, punya aturan. Jadi wajar saja bahwa kalau PDIP mau jadi RI 1," kata Budiman.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Taufik Ismail/Rahmat Fajar Nugraha)