TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan sejumlah pihak lain dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandung, Jumat (14/4/2023). 

Yana Mulyana dan para pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait proyek CCTV dan jaringan internet dalam program smart city Pemkot Bandung. 

Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung kedua yang dijerat KPK. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Bandung periode 2003-2013 Dada Rosada sebagai tersangka suap pada 1 Juli 2013. 

Saat itu, Dada Rosada dijerat atas kasus suap pengurusan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung. 

Dada Rosada bersama Sekda Bandung Edi Siswadi menyuap hakim PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono agar nama Dada Rosada tidak terseret perkara korupsi bansos dan para terdakwa perkara korupsi bansos yang merupakan anak buahnya itu dihukum ringan. 

Suap diberikan lewat tersangka Toto Hutagalung dan Herry Nurhayat. 

Dalam perkara itu, Dada Rosada divonis 10 tahun pidana penjara pada 2014 silam. 

Hukuman itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang menuntutnya dihukum 15 tahun penjara. 

Dada Rosada telah bebas dari Lapas Sukamiskin sejak tahun lalu atau tepatnya 26 Agustus 2022. 

Dada Rosada bebas melalui program cuti menjelang bebas (CMB) setelah mendekam di Lapas Sukamiskin selama sembilan tahun lebih.

Kini, 10 tahun kemudian, Yana Mulyana seakan mengikuti jejak Dada Rosada. 

Yana Mulyana bersama delapan orang lainnya ditangkap tim satgas KPK dalam OTT di Bandung, Jumat (14/4/2023). 

“KPK kembali melakukan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan korupsi di wilayah kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (15/4/2023).