TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengkritik sejumlah pemerintah daerah yang menolak izin penggunaan lapangan untuk salat idulfitri versi Muhammadiyah pada 21 April 2023 nanti.

Adapun Pemda yang menolak izin penggunaan lapangan untuk salat id yakni Sukabumi dan Pekalongan.

Yandri menilai perbedaan soal idulfitri di Indonesia adalah sesuatu yang lumrah dan bukan pertama kali terjadi.

"Memang sejatinya harus diberi keleluasaan untuk dipakai begitu. Jangan sampai seperti pilih kasih, karena memang perbedaan salat idulfitri sudah sering terjadi di Indonesia," kata Yandri saat dihubungi Tribunnews, Senin (17/4/2023).

Wakil Ketua MPR RI itu pun menyarankan agar Pemda setempat atau pihak-pihak lain tidak menafsirkan perbedaan idulfitri sebagai dasar untuk melarang umat Islam lainnya.

"Saya minta kepada Pemda untuk tidak membuat tafsir-tafsir kepada masyarakat yang seolah memaksakan persamaan dan sebagainy, sementara persoalan salat idulfitri ini biasa dan sudah sering," kata dia.

"Pemda itu pelayan masyarakat dan sebaiknya tidak membeda-bedakan kepentingan berbagai pihak, dan sebaiknya layani semuanya," kat Yandri.

Soal izin penggunaan lapangan, Yandri merasa hal tersebut sebenarnya tidak perlu.

"Cukup pemberitahuan saja begitu, enggak perlu pakai izin. Cukup diberitahu saja bahwa kami mau salat, apalagi ini sudah minta izin, ya itu sudah tidak benar itu Pemdanya kalau begitu," pungkas Yandri.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Sukabumi tidak memberikan izin penggunaan Lapangan Merdeka untuk Salat Idul Fitri pada tanggal 21 April 2023 oleh warga Muhammadiyah.

Kebijakan sejenis juga dikeluarkan Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak mengizinkan Lapangan Mataram digunakan untuk Idul Fitri pada 21 April 2023.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan bahwa fasilitas umum seperti lapangan merupakan hak semua masyarakat tanpa memandang golongan.

"Fasilitas umum itu milik semua golongan, sebaiknya bisa digunakan bersama terlebih untuk peribadatan," ujar Dadang kepada Tribunnews.com, Senin (17/4/2023).

Dadang menilai kebijakan ini menunjukan diskriminasi kepada kelompok keagamaan tertentu.