Hari Buruh 2023: Partai Buruh Tolak RUU Kesehatan hingga Upah Murah dalam Aksi May Day
Berikut ini 7 tuntutan yang menjadi poin penting Partai Buruh dalam aksinya peringatan Hari Buruh 2023.
Penulis: Pondra Puger Tetuko
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Partai Buruh akan mengangkat tujuh isu pada aksi peringatan Hari Buruh 2023 atau May Day pada Senin, (1/5/2023) hari ini.
"Ada tujuh isu yang akan diangkat dalam May Day 1 Mei 2023," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (29/4/2023).
Tujuh isu yang akan diangkat Partai Buruh diantaranya adalah meminta supaya Omnibus Law Cipta Kerja dicabut dan menolak upah murah.
Berikut ini daftar tujuh tuntutan Partai Buruh pada aksi May Day 2023:
Baca juga: Ribuan Orang Berkaus Oranye Ramaikan Longmarch Partai Buruh di Jakarta
1. Pencabutan aturan Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
2. Pencabutan Parlimentary Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen;
3. Menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT);
4. Menolak RUU Kesehatan;
5. Menuntut reforma agraria dan kedaulatan pangan, tolak bank tanah, impor beras, kedelai, dan lainnya;
6. Meminta masyarakat memilih calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja;
7. Penghapusan outsourcing dan tolak upah murah.
500 Buruh Kota Depok Bertolak ke Jakarta
Sebanyak 500 buruh dari Kota Depok turut serta dalam aksi May Day 2023 atau Hari Buruh 2023 di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno.
“Kami kumpul pukul 08.00 WIB dan berangkat sekitar pukul 09.00 WIB,”
“May Day adalah sebuah sejarah perjuangan para pekerja dan buruh,” kata Wido, Senin (1/5/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.
Wido Pratikno juga menegaskan bahwa dirinya membawa tiga aspek yang akan disampikan di Jakarta.
"Saat ini yang kami membawa tiga aspirasi ke Jakarta, yakni mencabut Omnibus Law, segera sahkan Undang-undang Perlindungan Pekerja dan ketiga memilih calon presiden yang pro buruh dan pekerja.”
“Termasuk parliamentary threshold empat persen harus dihapus,” lanjut Wido lagi.
4.216 Personil Gabungan Dikerahkan
Sebanyak 4.216 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh 2023 atau May Day dir wilayah Polda Metro Jaya.
Adapun rincian dari personel gabungan tersebut yakni 3.318 dari Polri, 690 dari TNI, serta 208 personel dari Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu ada juga empat titik yang menjadi lokasi massa buruh untuk mengaspirasikan tuntutannya.
"Adapun 4 titik yang menjadi konsentrasi massa buruh yakni di Istana Negara, Gedung MPR/DPR RI, Lapangan Panahan Senayan dan GOR Rawa Badak Jakarta Utara," dalam keterangan tertulis Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Senin (1/5/2023), melansir TribunJakarta.com.
Sandi juga mengimbau agar para buruh melakukan peringatan Hari Buruh 2023 dan unjuk rasa ini dengan tertib dan aman.
Polri juga siap untuk mengamankan para buruh untuk menyampaikan aspirasinya.
"Polri siap mengawal dan mengamankan massa buruh menyampaikan aspirasinya. Namun penyampaikan pendapat dan aspirasi harus dilakukan secara tertib, aman dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Pondra Puger, Theresia) (TribunJakarta.com/Ferdinand, Dwi Putra)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.