Bareskrim Polri Kantongi Identitas Perekrut WNI yang Jadi Korban TPPO ke Myanmar
Polri telah mengidentifikasi perekrut warga negara Indonesia (WNI) dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Myanmar.
Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri mengaku telah mengidentifikasi perekrut warga negara Indonesia (WNI) dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Myanmar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait itu.
"Sudah kita ketahui identitasnya sementara masih kita lakukan penyelidikan," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi, Kamis (4/5/2023).
Sejauh ini, Djuhandhani menyebut pihaknya juga sudah mengumpulkan sejumlah keterangan termasuk orang tua korban yang membuat laporan ke Bareskrim Polri.
Di sisi lain, Djuhandhani mengatakan saat ini pihaknya masih belum berkomunikasi dengan para korban karena berada di daerah konflik di Myanmar.
"Kemarin kami telah menerima laporan polisi dari salah satu keluarga dan langsung kami lakukan pemeriksaan. Sampai saat ini kami tidak bisa komunikasi dengan korban," ungkapnya.
Meski begitu, Djuhandhani memastikan pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap sindikat perdagangan orang internasional tersebut.
Baca juga: Dijanjikan Kerja Bergaji Rp 25 Juta Sebulan, Wanita Cimahi Justru Jadi Korban Penyekapan di Myanmar
"Belajar dari kesulitan tetap kita yakini tidak ada kejahatan yang sempurna kewajiban kami untuk membuktikan dan mengungkap perkara ini," pungkasnya.
Untuk informasi, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menerima aduan dari 20 pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI di negara Myanmar.
Puluhan TKI itu diduga kuat merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dikirim ke negara tersebut.
Dari puluhan TKI tersebut, tiga di antaranya ada yang berasal dari Kabupaten Indramayu.
TKI lainnya ada yang berasal dari Jakarta, Sukabumi, Bekasi, hingga Medan.
Tim Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI pun bersama keluarga korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM pada Jumat, 31 Maret 2023.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.