Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Survei LSI, Setara Institute Sebut Narasi Intoleransi Dipungut Negara Bukan untuk Diatasi

ia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sungguh-sungguh bekerja terkait pentingnya pencegahan intoleransi.

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Soal Survei LSI, Setara Institute Sebut Narasi Intoleransi Dipungut Negara Bukan untuk Diatasi
Ibriza
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani merespons terkait temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal 4 dari 10 orang setuju berperang di negera lain untuk membela agama. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani merespons terkait temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal 4 dari 10 orang setuju berperang di negara lain untuk membela agama.

Ismail memandang, temuan survei LSI tersebut menjadi tugas yang sangat serius.

Sebab, ia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sungguh-sungguh bekerja terkait pentingnya pencegahan intoleransi.

Ia menjelaskan, sejumlah tokoh diangkat oleh Presiden Jokowi pada periode kedua masa kepemimpinannya untuk menangani permasalahan terkait intoleransi.

"Ini PR serius sekali menurut saya. Dalam 10 tahun terakhir, Pak Jokowi sesungguhnya adaptif atau adopsi gagasan narasi soal pentingnya pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh bekerja," kata Ismail Hasani, dalam rilis temuan LSI di Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

"Kita ingat betul apalagi di periode ke 2, Pak Jokowi bilang, saya angkat saudara Mahfud MD, saya angkat saudara Tito Karnavian untuk menangani intoleransi. Saya angkat Fachrul Razi sebagai menteri agama juga untuk mencegah intoleransi, radikalisme," ucapnya.

Menurutnya, kerja ketiga tokoh publik itu tidak ada.

Berita Rekomendasi

"Tapi sebenarnya kerja orang-orang ini enggak ada. Jadi dipungut oleh negara," ucapnya.

Menurutnya, cara-cara penunjukkan sejumlah tokoh negara tidak benar-benar bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait intoleransi.

"Narasi toleransi, intoleransi, radikalisme dipungut oleh negara, tapi bukan ditujukan sepenuh-penuhnya untuk diatasi. Dia menjadi, ya kalau kritiknya adalah instrumen pembenaran orang-orang yang dikehendaki presiden," ungkap Ismail.

Sebelumnya, Plt. Sekretaris Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Arskal Salim merespon hasil survei LSI 4 dari 10 orang setuju berperang di negera lain untuk membela agama.

Menurut Arskal dari 4 pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Melihat hasil survei 4 dari 10 orang setuju berperang di negera lain untuk membela agama, respon responden terlihat inkonsisten dengan jawaban lainnya.

"Ada hal beberapa poin yang menurut saya problematik dan membutuhkan diskusi lebih lanjut. Misalnya tadi disebutkan sekitar 4 dari 10 orang menyatakan siap mau pergi perang untuk membela umat seagama," kata Arskal menanggapi hasil survei LSI di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Menurut Arskal angka tersebut terlihat cukup besar berada di angka sekitar 40 persen.

Baca juga: Kepala BNPT: Lebih dari 120 Negara Terpapar Virus Intoleransi, Radikal dan Terorisme

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas